WARTAXPRESS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji yang ditaksir merugikan negara lebih dari
WARTAXPRESS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah terkait potensi penyalahgunaan dana Rp200 triliun yang akan
WARTAXPRESS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri pihak yang berperan sebagai penampung dana atau “juru simpan” dalam
WARTAXPRESS.com – Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan rasa prihatin atas penangkapan Wakil Menteri
WARTAXPRESS.com – Tim Satuan Tugas KPK menyita dua motor gede (moge) mewah dalam operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
WARTAXPRESS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, dalam operasi
WARTAXPRESS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel
WARTAXPRESS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan keterlibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam
WARTAXPRESS.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di
WARTAXPRESS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pengembalian dana hasil korupsi oleh Bupati Pati, Sudewo, tidak
WARTAXPRESS.com – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
WARTAXPRESS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan dan penyegelan sejumlah ruangan serta meja staf di Kantor
WARTAXPRESS.com – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyerukan kepada seluruh kader partai untuk tetap bersikap tenang dalam menyikapi
WARTAXPRESS.com – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menyatakan kesiapannya untuk
WARTAXPRESS.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi kritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Rancangan Undang-Undang
Tutup