BEM UI Demo di Bundaran HI Hari Ini, Bawa Lima Tuntutan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

WARTAXPRESS.com- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu 28 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, hingga hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026 Namora Siahaan mengatakan, mahasiswa dari UI akan berkumpul langsung di Bundaran HI dengan keberangkatan yang diatur bersama fakultas masing-masing.

Menurut Namora, aksi tersebut tidak hanya melibatkan mahasiswa, tetapi juga terbuka bagi berbagai elemen masyarakat. BEM UI ingin menjadikan demonstrasi sebagai ruang bersama untuk menyampaikan aspirasi.

Lima tuntutan yang dibawa dalam aksi ini sebelumnya juga disuarakan dalam demonstrasi pada 20 Oktober 2026.

Pada sektor lingkungan, BEM UI bersama elemen masyarakat sipil mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk berbagai bencana ekologis di Indonesia.

Tuntutan itu mencakup kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta bencana ekologis di Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Sumatera.

“Kami tidak mengerti alasan kenapa pemerintah tidak kunjung mau menetapkan sebagai status bencana nasional. Parameter hukum sudah jelas, benefit-nya sudah jelas, tapi mungkin pemerintah dengan egonya itu masih menolak untuk mengakui,” jelasnya dikutip dari Kompas.

Di bidang ekonomi, BEM UI meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Mereka juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dinilai bermasalah dalam perencanaannya.

“Di sini kita memberikan contoh MBG dan juga KDMP yang sudah jelas bahwa itu memiliki sifat yang koruptif ketika direncanakan,” kata Namora.

Tuntutan ketiga berkaitan dengan sektor pendidikan dan layanan dasar. Mahasiswa mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan serta memastikan akses terhadap layanan dasar dapat dinikmati masyarakat secara merata.

Pada sektor reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, BEM UI meminta penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Namora turut menyinggung sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang TNI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Masih ada Undang-undang TNI, masih ada KUHP, masih ada undang-undang misalnya P2SK yang masih yang yang itu jelas sekali itu bentuk-bentuk autocratic legalism atau legislasi untuk kekuasaan,” ucapnya.

Tuntutan kelima menyangkut HAM dan demokrasi. BEM UI mendesak pemerintah menjaga kebebasan berpendapat serta menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik.

Namora juga menyinggung persoalan tahanan politik, dugaan kriminalisasi, dan militerisasi di ruang sipil.

“Kami menuntut hal yang paling penting adalah jagalah kebebasan bersuara,” kata Namora.

BEM UI turut mengundang buruh, petani, ibu rumah tangga, berbagai kelompok profesi, hingga masyarakat yang belum bekerja untuk berpartisipasi.

Aksi tersebut dirancang agar tidak hanya berisi orasi, tetapi juga kegiatan yang inklusif dan aman bagi masyarakat.

“Kita akan menjadikan titik aksi sebagai ruang untuk rakyat. Bagaimana menciptakan aksi yang tidak hanya isinya orasi, tapi juga isinya adalah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, kegiatan-kegiatan inklusif dan tentunya aman untuk dijalankan oleh rakyat biasa. Jadi dia tidak terpusat dan tidak ada penokohan,” jelasnya.

Sejumlah kampus yang disebut akan berpartisipasi antara lain Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Brawijaya, dan Universitas Negeri Semarang.

Selain menyampaikan tuntutan melalui demonstrasi, BEM UI juga menyiapkan langkah lanjutan untuk mengawal respons pemerintah.

Mereka membuka kemungkinan menggelar aksi berikutnya apabila jawaban pemerintah dinilai hanya bersifat normatif dan belum menyelesaikan persoalan yang disampaikan.

“Kita menyadari bahwa setelah aksi terjadi, ada kemungkinan bahwa pemerintah hanya menjawab secara normatif dan tidak menyelesaikan masalah. Maka, apa yang harus dilakukan itu yang harus kita sepakati,” tuturnya.

Demonstrasi ini juga menjadi momentum bagi BEM UI untuk menyampaikan evaluasi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah berjalan dua tahun.

Mahasiswa menilai sejumlah janji kampanye, terutama terkait penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, belum terpenuhi.