Sachrudin Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan Atasi Tiga Persoalan Kota Tangerang

WARTAXPRESS.com- Wali Kota Tangerang Sachrudin meminta dukungan Pemerintah Pusat untuk membantu penyelesaian tiga persoalan yang masih dihadapi Kota Tangerang, yakni penguatan kapasitas fiskal, pengelolaan sampah berkelanjutan, serta pengembangan pemerintahan berbasis digital.

Permintaan tersebut disampaikan Sachrudin saat mengikuti Forum Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri (Reboan) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) secara daring dari Ruang Rapat Wali Kota Tangerang, Rabu, 5 Agustus 2026.

“Kami berharap, penguatan dukungan Pemerintah Pusat, terutama dalam peningkatan kapasitas fiskal untuk percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan, pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta penyempurnaan kebijakan dan layanan pemerintahan berbasis digital,” ujar Sachrudin.

Ia mengatakan, penguatan fiskal daerah perlu dibarengi dukungan pemerintah pusat melalui pendanaan, regulasi, hingga pemanfaatan teknologi.

“Dukungan transfer ke daerah melalui TKD, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil penting untuk memperkuat kapasitas fiskal. Kami juga membutuhkan penyederhanaan regulasi, kepastian kebijakan, penguatan pembinaan, serta integrasi sistem informasi dan layanan digital agar pemerintahan berjalan lebih efektif,” jelasnya.

Menurut Sachrudin, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Produk Hukum Daerah Imelda mengapresiasi berbagai capaian Pemerintah Kota Tangerang, terutama dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Kota Tangerang sebagai kota penyangga ibu kota memiliki banyak program prioritas dan capaian yang baik, termasuk SPBE. Ini perlu terus ditingkatkan dan dapat menjadi role model bagi daerah lain,” ujar Imelda.

Forum Reboan yang digelar setiap Rabu menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan tersebut diikuti sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Setiap masukan yang disampaikan akan ditindaklanjuti oleh kementerian atau lembaga terkait maupun menjadi bahan pembahasan pada forum berikutnya.