JAKARTA, WARTAXPRESS.com – Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara terkait langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memerintahkan Sekretariat Jenderal DPR RI memangkas titik reses anggota dewan dari 26 menjadi 22 titik. Puan memastikan pimpinan DPR akan lebih dulu membahas konsekuensi dari keputusan tersebut.

“Karena titiknya berkurang, ya otomatis ada pengurangan anggaran. Konsekuensinya akan saya diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain,” ujar Puan usai menghadiri acara Parlemen Remaja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kutip dari situs DPR RI, Kamis 6 November 2025.

Keputusan pemangkasan ini dibacakan Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun dalam sidang MKD sehari sebelumnya. MKD menilai pelaksanaan reses 2025 tidak efektif sehingga perlu penyesuaian. Selain itu, lembaga etik DPR tersebut melihat dinamika terkait penggunaan dana reses berpotensi menimbulkan sorotan publik.

MKD menegaskan dana reses harus digunakan secara akuntabel karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi instrumen penting bagi anggota DPR untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihannya.

Untuk itu, MKD menggelar sidang perkara tanpa pengaduan sebagai langkah pengawasan dan pencegahan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana reses.

Meski demikian, kapan pimpinan DPR akan membahas keputusan MKD tersebut belum dapat dipastikan. Puan mengatakan rapat belum dijadwalkan karena putusan baru disampaikan kemarin.

“Belum (ada rapat). Keputusannya baru selesai kemarin, jadi harus kami bahas dulu bersama pimpinan,” jelasnya.