Pembatasan BBM Pertalite untuk Kelompok Atas Berpotensi Hemat Rp17 Triliun per Tahun

WARTAXPRESS.com- Rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite bagi masyarakat kelompok ekonomi atas dinilai berpotensi mengurangi beban anggaran subsidi energi.

Jika penerapannya berjalan optimal, kebijakan tersebut diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga belasan triliun rupiah setiap tahun.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai, pembatasan Pertalite dari sisi teknologi relatif memungkinkan untuk diterapkan.

Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan data ekonomi pemilik kendaraan dengan sistem transaksi di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Mungkin secara teknis, sulit secara administratif. Infrastruktur dasarnya sudah ada pendaftaran QR/MyPertamina, pembatasan pembelian sejak 1 April 2026, dan sistem SPBU yang dapat menolak transaksi secara otomatis. Yang belum tersedia adalah padanan data yang andal antara identitas ekonomi rumah tangga dan transaksi di dispenser,” ujar Yayan dikutip dari Kontan.co.id, Jumat, 14 Agustus 2026.

Menurut Yayan, persoalan utama terletak pada pemisahan antara profil konsumen dan kendaraan yang digunakan.

Sistem barcode yang telah tersedia tetap membutuhkan integrasi dengan data kependudukan secara akurat agar pembatasan dapat diterapkan sesuai sasaran.

“Secara teknis bisa, karena sistem QR-nya sudah ada. Masalahnya, yang ingin dibatasi adalah orangnya, sedangkan yang mengisi BBM adalah kendaraannya. Menyambungkan keduanya itu pekerjaan yang sesungguhnya,” tegasnya.

Yayan menyebut kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi masih menggunakan Pertalite dalam jumlah cukup besar.

Berdasarkan data Susenas 2025, konsumsi Pertalite masyarakat desil 9 mencapai 176,8 juta liter per bulan, sedangkan desil 10 mencapai 97,1 juta liter per bulan.

Secara keseluruhan, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 tercatat mengonsumsi sekitar 23 persen dari total volume Pertalite.

Besarnya penghematan anggaran yang dapat diperoleh pemerintah nantinya akan bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat setelah kebijakan diterapkan.

“Dari data Susenas, desil 9 dan 10 mengonsumsi 23% volume Pertalite. Kalau penegakannya sempurna, penghematannya Rp 17 triliun/tahun, dengan kepatuhan 50% yang realistis di tahun pertama sekitar Rp 8 triliun,” tutur Yayan.

Yayan menyarankan pemerintah memprioritaskan pembatasan terhadap masyarakat yang masuk desil 9.

Menurutnya, kelompok desil 10 tidak menjadi penyumbang terbesar konsumsi Pertalite karena sebagian besar masyarakat dalam kelompok tersebut telah menggunakan BBM nonsubsidi.

“Implikasi rancangan sasaran sebaiknya desil 9, bukan desil 10. Desil 10 hanya menyumbang 8,2% volume Pertalite karena sudah memakai Pertamax. Yang menyimpan volume Pertalite terbesar di kelompok atas justru desil 9 (14,9% volume Pertalite). Kebijakan yang hanya menyasar “mobil mewah” akan meleset dari sasaran volumenya,” pungkasnya.