Post Views: 5

WARTAXPRESS.com – Ombudsman Republik Indonesia mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membenahi etika komunikasi publik sekaligus membuka transparansi terkait fasilitas keuangan anggotanya.

Selain itu, Ombudsman juga mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menginisiasi dialog nasional guna meredakan ketegangan sosial yang berkembang di masyarakat.

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, mengungkapkan pihaknya banyak menerima aduan dari masyarakat mengenai sikap DPR yang dinilai tidak peka terhadap penderitaan rakyat.

“Respons pimpinan DPR yang kurang berempati justru memperkeruh keadaan,” ujar Johanes di Jakarta, Senin 1 September 2025, seperti dikutip dari Antara.

Johanes menegaskan DPR harus lebih terbuka mengenai fasilitas keuangan anggotanya, mulai dari gaji, tunjangan, hingga subsidi pajak penghasilan.

Menurutnya, hal tersebut perlu ditinjau ulang dengan prinsip transparansi, kepatutan, efisiensi fiskal, serta rasa keadilan publik sesuai arahan Presiden.

“DPR wajib menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat melalui keterbukaan dan tanggung jawab,” tambahnya.

Selain itu, Ombudsman menilai penting adanya mekanisme partisipasi publik dalam pembahasan kebijakan berdampak luas, baik melalui forum konsultasi, rapat dengar pendapat, maupun pemanfaatan teknologi digital.

Johanes juga menekankan perlunya peran Presiden untuk memfasilitasi dialog nasional.

“Ombudsman hadir untuk memastikan negara bekerja dengan cara yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat,” tutupnya.