Hadiri Paripurna DPR, Prabowo Tegaskan APBN Buat Kepentingan Rakyat Indonesia

JAKARTA, WARTAXPRESS.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan nasional.

Prabowo menilai, situasi geopolitik dan geoekonomi global yang penuh ketidakpastian menuntut negara hadir menjaga stabilitas ekonomi dan kepentingan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai pedoman perjalanan kita ke depan,” kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan, pemerintah menargetkan ekonomi nasional yang stabil, tumbuh tinggi, dan inklusif, dengan APBN yang tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan.

“Indonesia memiliki modal kuat untuk menghadapi dinamika global, mulai dari posisi geografis strategis, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, hingga disiplin fiskal yang terus terjaga,” jelasnya.

Prabowo pun turut memaparkan sejumlah indikator fundamental ekonomi nasional yang dinilai tetap solid. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,61 persen year on year (YoY), tertinggi di antara negara-negara G20. Selain itu, inflasi April tahun 2026 berada pada level 2,42 persen YoY, sementara neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar USD3,3 miliar pada bulan Maret 2026.

Selanjutnya, surplus perdagangan Indonesia telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut. Adapun cadangan devisa Indonesia pada April 2026 mencapai USD146,2 miliar atau setara dengan 5,8 bulan impor.

Dalam bidang fiskal, ucapnya, pemerintah menegaskan APBN akan terus dijaga melalui optimalisasi pendapatan negara, belanja yang efisien dan produktif, serta pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkeadilan.

“Saya ingin tegaskan hari ini keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh menjadi negara yang makmur dan adil,” tegasnya.

Prabowo mengungkapkan, pemerintah juga menyiapkan strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027 melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi. Tidak hanya itu saja, APBN nantinya akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan publik dan program-program prioritas nasional, termasuk optimalisasi peran swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi serta sinergi Danantara dan APBN untuk pembiayaan investasi strategis.

Dalam kesempatan itu, dirinya turut memaparkan delapan klaster program kerja prioritas nasional yang akan menjadi fokus pemerintah, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

Terakhir, kata Prabowo, kekayaan alam Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi.

“Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita,” ungkap Prabowo.