WARTAXPRESS.com – Sebuah insiden di SMAN 1 Cimarga, Lebak, yang melibatkan Kepala Sekolah, Dini Fitria, menampar seorang siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah, kini melebar menjadi polemik nasional.
Keputusan cepat Gubernur Banten, Andra Soni, untuk menonaktifkan sementara Dini Fitria pada Selasa, 14 Oktober 2025, sebagai langkah pemeriksaan, bukannya meredam amarah, justru memicu badai pro-kontra yang menyerbu akun media sosial sang Gubernur.
Dilema Moral: Anti-Kekerasan vs. Anti-Rokok
Penonaktifan kepala sekolah ini dilakukan setelah insiden penamparan tersebut membuat ratusan siswa mogok sekolah sebagai bentuk protes, dan orang tua siswa korban membawa kasus ini ke jalur hukum di Polres Lebak.
Namun, langkah Pemprov Banten yang dinilai “cepat tanggap” terhadap tuntutan siswa dan orang tua, justru mendapat serangan balik pedas dari mayoritas warganet.
Netizen menganggap keputusan ini adalah “kocak” dan seolah-olah “menormalisasi” tindakan siswa merokok, sekaligus tidak menghargai ketegasan guru dalam upaya mendisiplinkan anak didik.
Suara Keras Netizen: “Banten Berasap!”
Kritik membanjiri akun Gubernur Banten, menyoroti kekecewaan atas keputusan yang dianggap salah sasaran. Berikut beberapa komentar tajam yang viral:
“Keputusan terkocak, berarti menormalisasikan ngerokok di sekolah pak?”
“Gubernur nya mendukung anak sekolah ngerokok.. menuju Banten yg berasap.”
“Pak… keluarkan anak murid yang merokok di sekolah dan memprovokator teman2nya. Bukannya menonaktifkan kepsek yang sudah tegas. Makin kurang ajar itu anak2 ga ada etikanya…”
Investigasi Internal dan Pembelaan Kepala Sekolah
Plt Kepala Dinas Pendidikan Banten, Lukman, membenarkan bahwa penonaktifan adalah langkah administratif dan saat ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tengah melakukan pemeriksaan untuk menentukan sanksi.
Lukman juga menjelaskan, menurut pengakuan Kepala Sekolah, ia memergoki siswa merokok di belakang sekolah dan kemudian menegurnya.
“Tapi, sambil mengingatkan itu, mungkin bahasanya agak keras ya… Tapi menurut pengakuan kepala sekolah, memang sempat ngeplak (menepuk kepala siswa). Saya tidak tahu apakah keras atau tidak, tapi pengakuannya memang begitu,” ujar Lukman.
Kasus ini tak hanya membelah netizen, namun juga menimbulkan pro-kontra di kalangan internal guru sekolah tersebut. Pihak Disdik berjanji akan mengklarifikasi semua pihak, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, hingga komite, untuk menemukan titik terang duduk perkara ini.
Apakah keputusan Gubernur Banten adalah langkah yang tepat dalam menjunjung tinggi anti-kekerasan, ataukah itu bentuk pembiaran terhadap pelanggaran disiplin sekolah?
