Budi Arie Benarkan Kabar Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Sudah Serahkan Surat Pengunduran Diri 

WARTAXPRESS.com- Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI.

Informasi tersebut dikonfirmasi Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu, 11 November 2026.

“Mas Gibran sudah mengundurkan diri,” ujar Budi Arie dikutip dari Metrotvnews.com.

Meski membenarkan kabar tersebut, Budi Arie belum membeberkan kapan surat pengunduran diri Gibran diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga tidak menjelaskan apakah Gibran telah bertemu langsung dengan Prabowo untuk menyampaikan keputusan itu.

Isu pengunduran diri Gibran mencuat di tengah persoalan hukum terkait persyaratan pendidikan yang digunakan saat pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah pendidikan setara sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Hal tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang terdaftar dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Persoalan tersebut juga berlanjut di Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.

Putusan itu membatalkan dokumen yang menjadi salah satu syarat administrasi pencalonannya sebagai Wakil Presiden.

Sebelumnya, pencalonan Gibran pada Pemilu 2024 juga menuai perdebatan panjang setelah muncul putusan MK terkait perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

Tekanan politik terhadap Gibran semakin menguat setelah seluruh fraksi di DPR menyampaikan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi tercatat mendukung pengajuan hak tersebut.

“Total anggota mengusulkan HMP sebanyak 120 dari delapan fraksi menyatakan HMP,” kata Wakil Ketua DPR Saan Mustopa.

Saan merinci, pengusul dari PDIP berjumlah 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.