Mengejutkan! Gibran Disebut Berniat Mundur dari Kursi Wapres, Ini Alasan di Baliknya

WARTAXPRESS.com – Panggung politik nasional kembali memanas. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan mengejutkan tersebut disampaikan di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang kini menjadi sorotan politik dan hukum.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Gibran telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo di Istana pada Selasa (10/11). Pertemuan tersebut berlangsung cukup lama, yakni sekitar 2,5 jam.

Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat mundur sebagai respons atas dinamika yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Di antara pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ungkap Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.

Meski demikian, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran tersebut. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan dan saran dalam diskusi tersebut.

Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Isu rencana pengunduran diri Gibran mencuat ketika tekanan politik terhadap dirinya semakin menguat di parlemen.

Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran.

Langkah tersebut berkaitan dengan putusan MA dan MK yang menjadi sorotan publik mengenai dokumen pendidikan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024

Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan tidak sah. Sementara itu, putusan MK sebelumnya menjadi bagian dari polemik mengenai dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran saat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.

Dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh sejumlah anggota DPR menambah panas situasi politik nasional.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dugaan pelanggaran yang dapat menjadi dasar penggunaan hak tersebut mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga dugaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Situasi ini membuat polemik dokumen pendidikan Gibran tidak lagi sebatas persoalan administratif dan hukum, tetapi juga berkembang menjadi isu politik nasional.

Di tengah kontroversi tersebut, Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan terkait polemik ijazah dan riwayat pendidikannya.

Ia menegaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana (S1) di Singapura. Gibran bahkan mempertanyakan anggapan bahwa dirinya tidak lulus SMA.

“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10/2026.

Kini, pernyataan mengenai niat pengunduran diri Gibran semakin menambah perhatian publik terhadap masa depan kepemimpinan nasional.

Publik pun menanti perkembangan selanjutnya, termasuk langkah politik yang akan diambil Gibran, sikap Presiden Prabowo, serta proses pembuktian dokumen pendidikan melalui jalur hukum.