Kabupaten Tangerang Jadi Lokasi Perdana Peluncuran Nasional Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026

TANGERANG, WARTAXPRESS.com – Pemerintah Kabupaten Tangerang mencatat sejarah baru dalam pengawasan pemilu nasional dengan menjadi daerah pertama dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang melaksanakan Kick-Off Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026.

Peluncuran nasional program tersebut digelar di Kantor Bawaslu Kabupaten Tangerang, Selasa 12 Mei 2026 dan dibuka secara simbolis melalui pemukulan gong oleh Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menyampaikan rasa bangga dan syukur atas kepercayaan yang diberikan Bawaslu RI kepada Kabupaten Tangerang sebagai lokasi perdana peluncuran program nasional tersebut.

“Kami bangga dan bersyukur dapat melaksanakan tugas mulia ini dalam program Pendidikan Pengawas Partisipatif, di mana Kabupaten Tangerang menjadi daerah pertama dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang melaksanakannya,” kata Maesyal Rasyid.

Menurut dia, kepercayaan tersebut menjadi langkah awal yang baik bagi Kabupaten Tangerang dalam menjaga dinamika politik dan iklim demokrasi yang semakin kondusif dan dewasa.

Ia menilai keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang aman dan bermartabat memerlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah, Bawaslu, KPU, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat.

“Koordinasi dan sinergi lintas sektor adalah kunci utama. Komunikasi dan koordinasi yang intensif sangat penting demi memastikan situasi tetap terkendali tanpa mengintervensi norma hukum yang ada,” ujarnya.

Program Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026 mengusung jargon “Berfungsi dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat”. Melalui program tersebut, para kader pengawas partisipatif diharapkan mampu menjadi bagian penting dalam menjaga integritas demokrasi.

Selain itu, Maesyal juga menekankan pentingnya penguatan literasi politik masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh hoaks maupun upaya memecah belah persatuan.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengatakan demokrasi yang sehat dan bermartabat tidak hadir secara instan, melainkan membutuhkan proses panjang dan komitmen bersama.

“Pengawasan partisipatif adalah salah satu instrumen krusial untuk mempersempit ruang gerak politik uang dan politisasi SARA. Para kader pengawas partisipatif adalah mata dan telinga yang memastikan setiap suara terjaga demi tegaknya keadilan pemilu,” katanya.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap Bawaslu dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.

Menurut Lolly, meski Kabupaten Tangerang sempat masuk kategori rawan tinggi berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu, kondisi tersebut berhasil dimitigasi melalui kolaborasi yang kuat dan netralitas ASN yang terjaga dengan baik.

Karena itu, Kabupaten Tangerang dipilih sebagai lokasi kick-off nasional yang disaksikan oleh perwakilan dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia.

“Sinergi dan kolaborasi ini diharapkan terus menginspirasi daerah lain di seluruh Indonesia,” ujarnya.