HIV/AIDS di Kota: Ketika Stigma Membuat Orang Takut Tes dan Terlambat Berobat

WARTAXPRESS.com – Di balik gemerlap kota, HIV tidak selalu datang sebagai kabar besar yang mengagetkan. Ia sering bergerak diam-diam melalui relasi berisiko, penggunaan narkoba, konsumsi alkohol, stigma, dan rasa takut untuk melakukan tes.

Karena itu, HIV/AIDS di wilayah urban bukan hanya urusan medis, tetapi juga persoalan kepemimpinan, advokasi, dan keberanian membangun layanan yang ramah bagi kelompok rentan.

Kota sering dipandang sebagai ruang kemajuan. Di sana pendidikan lebih terbuka, pekerjaan lebih beragam, layanan kesehatan lebih dekat, dan informasi lebih cepat beredar.

Namun, kota juga menyimpan sisi lain yang tidak kalah serius: mobilitas tinggi, tekanan hidup, relasi sosial yang cair, akses terhadap narkoba dan alkohol, serta stigma yang membuat banyak orang memilih diam ketika berhadapan dengan risiko HIV.

Dalam tugas yang menjadi dasar naskah ini, HIV/AIDS di wilayah urban Indonesia digambarkan sebagai isu kesehatan nasional yang kompleks. Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota besar lain menjadi ruang dengan kepadatan penduduk, interaksi sosial intens, serta perilaku berisiko yang dapat mempercepat penularan HIV.

Dokumen tersebut juga menegaskan bahwa seks tidak aman, konsumsi alkohol, penyalahgunaan narkoba, dan stigma terhadap ODHA masih menjadi faktor penting dalam peningkatan risiko HIV/AIDS.

Data terbaru memperlihatkan bahwa persoalan ini belum selesai. UNAIDS pada 2025 memperkirakan terdapat sekitar 570.000 orang yang hidup dengan HIV di Indonesia.

Tantangan besarnya bukan hanya jumlah kasus, tetapi juga kesenjangan pengobatan: hanya sekitar 31 persen orang dengan HIV yang mengakses terapi, dan sekitar 14 persen yang telah mencapai supresi virus.

Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang belum terdeteksi, belum berobat, atau belum mendapatkan dukungan yang cukup untuk menjalani pengobatan secara konsisten.

Kementerian Kesehatan RI pada 2025 juga menegaskan bahwa 76 persen kasus HIV di Indonesia terkonsentrasi di 11 provinsi prioritas, termasuk DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, dan Kepulauan Riau.

Banyak dari wilayah ini memiliki karakter urban atau semiurban yang kuat: mobilitas penduduk tinggi, relasi sosial berlapis, serta akses layanan yang belum selalu ramah bagi kelompok berisiko.

Masalah HIV di wilayah urban tidak dapat disederhanakan hanya sebagai akibat “perilaku individu”. Memang benar, hubungan seksual berisiko dan penggunaan narkoba suntik berkontribusi terhadap penularan HIV.

Namun di balik perilaku tersebut terdapat faktor yang lebih dalam: tekanan ekonomi, marginalisasi, kurangnya edukasi seksual yang komprehensif, lemahnya dukungan keluarga, diskriminasi layanan, serta ketakutan terhadap cap sosial.

Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu mata rantai penting. Pada kelompok pengguna narkoba suntik, praktik berbagi jarum dapat membuka jalur penularan HIV secara langsung. Sementara itu, konsumsi alkohol sering kali memperlemah kontrol diri dan meningkatkan kemungkinan hubungan seksual tidak aman.

Dalam kehidupan urban, alkohol dan narkoba tidak selalu hadir sebagai isu kriminal semata; keduanya juga berkaitan dengan tekanan hidup, lingkungan pergaulan, dan ketiadaan ruang aman untuk mencari bantuan.

Di titik inilah pendekatan kesehatan masyarakat harus lebih berani. Jika penanganan hanya bertumpu pada hukuman, kelompok rentan justru dapat semakin menjauh dari layanan kesehatan.

Mereka takut datang ke fasilitas kesehatan, takut dites, takut diketahui keluarga, dan takut kehilangan pekerjaan atau lingkungan sosial. Akibatnya, HIV tidak tertangani sejak dini dan risiko penularan terus bergerak di bawah permukaan.

Stigma adalah musuh yang paling sunyi tetapi paling merusak. Banyak orang tidak takut pada tes HIV, tetapi takut pada akibat sosial setelah hasilnya diketahui. Takut dijauhi, disalahkan, dihakimi, atau dianggap tidak bermoral.

Padahal, HIV saat ini dapat dicegah, dapat dites, dan dapat diobati. Dengan terapi antiretroviral yang teratur, orang dengan HIV dapat hidup produktif dan menurunkan risiko penularan secara signifikan.

Karena itu, leadership dalam pengendalian HIV di wilayah urban tidak cukup hanya membuat program. Pemimpin kesehatan harus mampu memastikan bahwa program benar-benar menjangkau kelompok yang paling rentan.

Layanan tes HIV harus mudah diakses, rahasia, tidak menghakimi, dan terhubung dengan pengobatan. Program harm reduction, seperti jarum suntik steril dan terapi substitusi opioid, perlu dilihat sebagai strategi kesehatan masyarakat untuk menyelamatkan nyawa, bukan sebagai pembiaran perilaku berisiko.

Advokasi juga harus diperkuat. Kampanye HIV tidak boleh berhenti pada slogan. Ia harus masuk ke sekolah, kampus, komunitas pekerja, ruang digital, puskesmas, klinik, dan komunitas urban yang selama ini sulit dijangkau.

Pesannya harus jelas: tes HIV bukan aib, pengobatan HIV bukan akhir masa depan, dan ODHA bukan kelompok yang harus dijauhi.

Media digital dapat menjadi ruang advokasi yang kuat. Namun, informasi yang beredar harus benar, manusiawi, dan tidak memperkuat stigma.

Anak muda perlu mendapatkan informasi yang jujur tentang HIV, seks aman, bahaya berbagi jarum, pengaruh alkohol terhadap perilaku berisiko, serta pentingnya tes dini. Diam bukan perlindungan. Diam justru sering menjadi ruang paling nyaman bagi penularan untuk terus terjadi.

Pada akhirnya, meningkatnya kasus HIV/AIDS di wilayah urban harus dibaca sebagai panggilan untuk memperbaiki cara kita memimpin dan cara kita membela kelompok rentan.

Kota sehat bukan hanya kota dengan gedung tinggi dan fasilitas modern, tetapi kota yang berani membuka layanan tanpa stigma, melindungi anak muda dari risiko, merangkul ODHA dengan martabat, dan menempatkan kesehatan sebagai hak semua orang.

Hal ini menempatkan HIV/AIDS sebagai isu kesehatan masyarakat yang memerlukan pendekatan lintas sektor.

Penanganan HIV di wilayah urban tidak cukup hanya dengan edukasi individu, tetapi harus diperkuat melalui leadership, advokasi, layanan ramah kelompok rentan, pengurangan stigma, serta kebijakan berbasis bukti.

Dalam konteks narkoba dan alkohol, pendekatan kesehatan masyarakat perlu diseimbangkan dengan pendekatan hukum. Strategi harm reduction dan perluasan akses tes serta ARV harus dipahami sebagai upaya menyelamatkan nyawa dan memutus rantai penularan, bukan sebagai bentuk toleransi terhadap perilaku berisiko.

Rekomendasi untuk Media dan Pemangku Kebijakan

• Perluasan tes HIV yang rahasia, mudah diakses, dan tidak menghakimi di wilayah urban.
• Penguatan layanan ARV dan pendampingan kepatuhan pengobatan untuk mencegah putus obat.
• Advokasi publik untuk mengurangi stigma terhadap ODHA dan kelompok berisiko.
• Integrasi program HIV dengan layanan kesehatan jiwa, narkoba, alkohol, kesehatan reproduksi, dan layanan remaja.
• Penguatan harm reduction berbasis bukti untuk kelompok pengguna narkoba suntik.