Masih Ada SPBU Pertamina Pungut Biaya Toilet, Pengelola Bakal Terancam Sanksi

WARTAXPRESS.com- Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan masih menemukan sejumlah pengelola SPBU Pertamina yang memungut biaya kepada pengunjung yang menggunakan toilet.

Padahal, fasilitas toilet di seluruh SPBU Pertamina seharusnya dapat digunakan secara gratis.

Temuan tersebut disampaikan Simon dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis, 12 November 2026.

“Toilet memang sebenarnya aturan di semua toilet SPBU seluruh SPBU Pertamina kan gratis Pak, gratis dan baik tentunya saya masih menemukan di beberapa tempat masih ada yang membayar itu,” ujar Simon dikutip dari Detikfinance, Jumat 13 November 2026.

Ia mengatakan telah meminta Pertamina Patra Niaga untuk mengambil tindakan tegas terhadap pengelola SPBU yang tidak menjalankan ketentuan tersebut. Sanksi juga disiapkan apabila ditemukan pelanggaran prosedur.

“Jadi itu saya minta nanti kita akan keluarkan sudah beberapa kali saya sampaikan ke tim Patra Niaga, Pak Ega (Dirut Pertamina Patra Niaga) untuk tindak tegas saja tentunya mungkin akan kita berikan sanksi apabila tidak sesuai dengan prosedur yang ada kita tetapkan,” tegasnya.

Kebijakan toilet gratis di SPBU Pertamina sebelumnya menjadi perhatian ketika Erick Thohir masih menjabat Menteri BUMN. Saat itu, Erick menemukan fasilitas toilet berbayar di salah satu SPBU Pertamina.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Erick menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-16/MBU/11/2021 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial BUMN pada 24 November 2021.

Melalui aturan tersebut, seluruh fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dikelola BUMN diminta dapat dinikmati masyarakat tanpa dipungut biaya.

Pengelolaannya juga harus disertai perawatan dan pemeliharaan yang memadai agar kualitas pelayanan tetap terjaga.

“Pemberian layanan oleh BUMN yang di dalamnya terdapat Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial agar senantiasa dilakukan perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan yang memadai sehingga memberikan dampak optimal dan tidak membebani bagi masyarakat yang menggunakannya. Tidak dipungut biaya bagi masyarakat pengguna,” bunyi surat edaran tersebut.

Surat edaran itu juga meminta Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN mengawasi pelaksanaannya.