Pengamat Bantah Anggapan Tangsel Kota Autopilot Gegara Banyak Pengembang, Sebut Pemkot Punya Andil Besar

WARTAXPRESS.com- Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Winarko menepis anggapan yang menyebut Tangerang Selatan (Tangsel) sebagai Kota Autopilot.

Menurutnya, pesatnya pertumbuhan kawasan perkotaan dan bisnis di Tangerang Selatan (Tangsel) dinilai tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan.

Yanuar menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel tetap menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan di tengah perkembangan kota yang turut didorong oleh kehadiran sejumlah pengembang besar.

Lanjut dia, transformasi Tangsel menjadi kota mandiri membutuhkan peran pemerintah untuk memastikan pembangunan tidak hanya menguntungkan kawasan bisnis dan permukiman privat, tetapi juga memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

“Sebutan Kota Autopilot itu sama sekali tidak ada dan tidak berdasar. Justru, di tengah pesatnya perkembangan kota dan bisnis yang digerakkan oleh para pengembang ternama, Pemkot Tangsel menunjukkan kapasitasnya dalam mengawal, menata, dan menjamin agar perkembangan kota ini berjalan adil bagi seluruh masyarakat dari kalangan manapun tanpa terkecuali, sehingga kesetaraan benar-benar terwujud,” ujar Yanuar dikutip dari Viva.co.id, Kamis 12 November 2026.

Ia juga mengapresiasi sejumlah langkah Pemkot Tangsel dalam menghadapi persoalan perkotaan, termasuk menjembatani kebutuhan kawasan perumahan tertutup atau gated communities dengan lingkungan perkampungan tradisional.

Yanuar menilai upaya penataan infrastruktur dasar, evaluasi transportasi publik, hingga percepatan penyerahan fasilitas umum menjadi bukti keterlibatan pemerintah dalam menjaga keseimbangan pembangunan.

“Pemkot Tangsel sudah berada di jalur yang tepat. Upaya pemerintah turun tangan langsung menata infrastruktur dasar, mengevaluasi transportasi publik, hingga mempercepat penyerahan fasilitas umum menunjukkan bahwa Pemkot hadir secara nyata,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel TB Asep Nurdin menjelaskan, penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan berdasarkan sistem, mekanisme, serta pembagian tugas yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Ia menegaskan, jalannya pemerintahan tidak bergantung pada satu individu karena terdapat proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi antarperangkat daerah, hingga pengawasan dan evaluasi.

“Pertama, pemerintahan daerah bekerja berdasarkan sistem, bukan hanya bergantung pada individu. Di dalam pemerintahan terdapat proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi antarperangkat daerah, pengawasan, dan evaluasi,” ujar Asep, Rabu, 11 November 2026.

Asep menjelaskan, kepala daerah bertugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, sekretaris daerah mengoordinasikan kebijakan dan administrasi, sedangkan perangkat daerah menjalankan program pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

Ia memastikan dinamika politik maupun pergantian pejabat tidak boleh menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Layanan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan, hingga infrastruktur harus tetap berjalan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

“Keberlanjutan pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah. Masyarakat harus tetap memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan, dan infrastruktur sesuai kewenangan. Pelayanan tersebut harus disertai kualitas, kecepatan, kemudahan akses, dan kemampuan merespons persoalan warga,” lanjutnya.

Selain pelayanan, Asep menyebut pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menentukan arah pembangunan jangka panjang melalui dokumen perencanaan yang kemudian diterjemahkan menjadi program kerja dan dievaluasi berdasarkan hasil pelaksanaannya.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi. Pemkot Tangsel, kata dia, tidak menganggap seluruh persoalan pembangunan dan pelayanan telah terselesaikan.

“Pemkot Tangsel menyadari bahwa masih ada persoalan yang harus diselesaikan. Sebagai kota yang terus berkembang, Tangsel menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan dan pembangunan,” imbuhnya.

Asep juga menegaskan Pemkot Tangsel terbuka terhadap pengawasan dan kritik masyarakat sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Ia mengajak masyarakat, akademisi, dan komunitas untuk terlibat dalam pembangunan daerah agar Tangsel dapat menjadi kota yang layak huni, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.