Puan Maharani Buka Suara soal Isu Gibran Mundur dari Wapres, Minta Publik Tak Berspekulasi

WARTAXPRESS.com  – Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara menanggapi isu mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Puan meminta masyarakat tidak terburu-buru berspekulasi dan menunggu pernyataan resmi terkait kabar tersebut.

Puan menegaskan, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi mengenai rencana pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

“Ya, selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dikutip Bloomberg.

Isu pengunduran diri Gibran belakangan menjadi perbincangan publik. Kabar tersebut juga dikaitkan dengan pertemuan antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto yang disebut-sebut berpotensi membahas persoalan tersebut.

Meski demikian, Puan mengingatkan bahwa pengunduran diri seorang wakil presiden tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada prosedur konstitusional yang harus dipenuhi, termasuk mekanisme yang melibatkan DPR.

Namun, Puan enggan berspekulasi mengenai langkah yang akan diambil parlemen apabila Gibran benar-benar menyatakan mundur dari jabatannya.

“Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” ujarnya.

Di tengah mencuatnya isu tersebut, Puan juga mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota parlemen yang menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP).

Menurut Puan, laporan tersebut akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang DPR. Pimpinan DPR terlebih dahulu akan mendengarkan berbagai masukan dari fraksi-fraksi, komisi, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), hingga para anggota DPR.

“Ya kami memang sudah menerima laporan [HMP] tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” jelasnya.

Puan menegaskan, setiap langkah yang diambil DPR harus berlandaskan konstitusi dan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

“Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tegas Puan.

Dengan demikian, DPR memilih menunggu perkembangan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan. Puan pun kembali mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada spekulasi yang belum memiliki kepastian resmi.