PBB Minta Indonesia Kaji Ulang Keikutsertaan di Board of Peace Bentukan Trump

WARTAXPRESS.com- Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keikutsertaannya dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Ia menilai badan tersebut berisiko menormalisasi mekanisme yang tidak memberikan ruang memadai bagi suara rakyat Palestina.

Dalam wawancara dengan Reuters di Jakarta, Kamis 22 Oktober 2026, Albanese mengakui Indonesia memiliki niat baik dalam keterlibatannya. Namun, ia memperingatkan adanya risiko yang perlu dipertimbangkan.

“Saya memahami niat baik (Indonesia). Saya tetap berpikir bahwa ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal,” kata Albanese dikutip dari Kompas, Kamis 29 Oktober 2026.

Seperti diketahui, Trump mengumumkan pembentukan BoP pada Januari sebagai badan baru untuk menangani konflik global yang selama ini umumnya ditangani PBB.

Indonesia sebelumnya menyatakan akan bergabung dengan badan tersebut dan berkomitmen mengirim pasukan ke Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional.

Namun, Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis 22 Oktober 2026, menyatakan pembahasan mengenai keterlibatan Indonesia dalam BoP masih ditangguhkan.

Albanese menilai keputusan bergabung dengan BoP berpotensi memengaruhi posisi Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan Palestina. Ia juga berpandangan bahwa Israel tidak seharusnya memiliki peran dalam menentukan masa depan rakyat Palestina.

BoP sebelumnya menuai kritik dari sejumlah pakar hak asasi manusia karena tidak memiliki perwakilan Palestina, meskipun badan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara di wilayah Palestina.

Menanggapi kritik tersebut, seorang pejabat BoP menyatakan kepemimpinan dan kepemilikan Palestina tetap menjadi bagian utama dari proses yang dijalankan.

Ia menjelaskan, pemerintahan sipil dan upaya pemulihan Gaza dipimpin National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), yang beranggotakan para profesional Palestina dari Gaza dan dipimpin mantan pejabat Otoritas Palestina, Ali Shaath.

Meski demikian, Albanese menilai keberadaan sejumlah pejabat Palestina di dalam struktur tersebut belum cukup untuk menjamin keterwakilan rakyat Palestina.

Keterlibatan Indonesia dalam BoP juga mendapat kritik dari sejumlah kelompok di dalam negeri.

Kritik tersebut muncul karena Indonesia selama ini mendukung solusi dua negara dan berulang kali mengecam kekerasan Israel, sementara Israel turut menjadi anggota badan tersebut.

Kantor Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia akan keluar dari BoP apabila keikutsertaannya tidak memberikan manfaat bagi Palestina.

Albanese mengingatkan bahwa keputusan tersebut berisiko memengaruhi hubungan Indonesia dengan Palestina.

“Ini sangat berisiko dilakukan ketika aturan ditetapkan oleh Israel,” ujar Albanese.

Sebagai alternatif, Albanese merekomendasikan Indonesia bergabung dengan Hague Group, kelompok negara yang mencakup Afrika Selatan dan Malaysia.

Kelompok tersebut berupaya menegakkan hukum dan proses internasional, termasuk melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait tindakan Israel.

Di sisi lain, rencana Trump untuk Gaza masih menghadapi hambatan. Gencatan senjata pada 2025 menghasilkan pembebasan sandera yang masih ditahan Hamas serta ratusan tahanan dan narapidana Palestina.

Namun, upaya melucuti Hamas dan memastikan penarikan pasukan Israel belum berjalan sesuai rencana. Pasukan Israel juga masih melancarkan serangan hampir setiap hari di Gaza.