MPP Kabupaten Tangerang Ditargetkan Beroperasi Akhir 2026, Bisa Urus Administrasi Kependudukan dan Perizinan

WARTAXPRESS.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menargetkan Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Tahap 3 mulai beroperasi pada akhir 2026.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang Hendri Hermawan mengatakan, masyarakat nantinya dapat mengurus berbagai kebutuhan administrasi dalam satu lokasi, mulai dari layanan kependudukan hingga perizinan usaha.

“Ke depan, masyarakat Kabupaten Tangerang cukup datang ke satu tempat untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi, mulai dari kependudukan hingga perizinan usaha,” kata Hendri, Selasa, 11 Agustus 2026, dikutip dari IDN Times.

Gedung MPP tersebut berada di kawasan Suvarna Sutera, Cikupa, dengan lokasi yang dinilai strategis.

Pembangunannya dirancang untuk menyediakan ruang pelayanan yang nyaman, representatif, serta dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

“Kami ingin menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan,” jelasnya.

Sekretaris DTRB Kabupaten Tangerang Erni Nurlaeni mengatakan, MPP tersebut merupakan gedung pelayanan publik pertama sekaligus terbesar di Kabupaten Tangerang.

Kehadirannya diharapkan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk mendatangi berbagai lokasi ketika mengurus layanan administrasi.

“Kami berharap masyarakat tidak perlu lagi repot mengurus layanan ke berbagai tempat. Semua bisa diakses dengan lebih mudah di satu gedung,” ujarnya.

Gedung MPP Kabupaten Tangerang dibangun tiga lantai dengan anggaran sekitar Rp70 miliar.

Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendekatkan layanan administrasi dan perizinan kepada masyarakat.

Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid mengatakan, MPP nantinya dapat menampung berbagai jenis layanan pemerintah dan layanan publik lainnya dalam satu lokasi.

“ini adalah bagian dari program pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Maesyal.

Sejumlah layanan yang ditargetkan tersedia di MPP antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Samsat, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bapenda, serta berbagai layanan lainnya.