Publik Nilai Wantimpres Kurang Efektif, Survei Rumah Politik Unggulkan Jokowi

WARTAXPRESS.com – Rumah Politik Indonesia baru saja merilis hasil Survei Nasional terkait persepsi publik terhadap Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan revisi Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres.

Survei yang digelar pada 17-24 Maret 2025 di 23 provinsi ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat mengenai tugas, kedudukan, dan peran Wantimpres dalam mendukung kinerja pemerintahan.

Dari temuan survei, mayoritas publik menilai Wantimpres belum menunjukkan kinerja yang signifikan.

Sebanyak 31,22 persen responden menyatakan bahwa Wantimpres tidak mendukung pemerintahan, sementara 23,13 persen lainnya juga merasa belum mendapatkan manfaat dari peran Wantimpres.

Di sisi lain, 21,43 persen responden menilai peran Wantimpres cukup mendukung, dan hanya 15,16 persen yang sangat mendukung.

Publik juga cukup mengetahui adanya revisi UU Wantimpres. Sebanyak 30,28 persen responden mengaku cukup mengetahui perubahan tersebut, sementara 28,18 persen menyatakan sangat mengetahui.

Namun, masih ada 20,78 persen yang tidak mengetahui dan 15,43 persen yang belum mengetahui revisi ini.

Saat ditanya mengenai keyakinan terhadap manfaat revisi UU Wantimpres, hasilnya cukup beragam.

Sebanyak 26,11 persen responden menyatakan yakin bahwa revisi UU akan membawa dampak positif, 22,03 persen cukup yakin, dan 18,02 persen sangat yakin. Sementara itu, 15,04 persen belum yakin, dan 13,11 persen tidak yakin dengan efektivitas perubahan UU tersebut.

Ketika ditanya mengenai harapan terhadap Wantimpres, sebanyak 39,11 persen responden berharap lembaga ini dapat membantu memaksimalkan kinerja pemerintahan.

Sebanyak 30,17 persen menilai peran Wantimpres seharusnya berkontribusi terhadap pencapaian Visi Astavita, sedangkan 21,35 persen berharap Wantimpres dapat memperkuat orientasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, 6,11 persen responden melihat peran Wantimpres sebagai sarana untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Survei juga menanyakan kepada publik siapa sosok yang paling layak menduduki kursi Ketua Wantimpres. Hasilnya, mayoritas responden (81,01 persen) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kandidat yang paling pantas. Tokoh lainnya yang mendapat dukungan adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan 11,93 persen suara, disusul oleh KH Ma’ruf Amin (4,20 persen), Luhut Binsar Panjaitan (1,12 persen), dan KH Said Aqil Siraj (1,07 persen).

Sementara itu, nama-nama seperti Wiranto dan Moeldoko masing-masing hanya memperoleh 0,42 persen dan 0,14 persen dukungan.

Ketika ditanya alasan mengapa Jokowi layak menjadi Ketua Wantimpres, sebanyak 29,15 persen responden menilai bahwa ia dapat bekerja sama dengan Presiden Prabowo Subianto.

Sebanyak 25,11 persen menilai pengalaman Jokowi sebagai presiden menjadi faktor utama, sementara 20,21 persen menilai Jokowi masih memiliki popularitas yang tinggi di masyarakat.

Selain itu, 21,97 persen percaya bahwa Jokowi akan mampu membantu pencapaian Visi Astavita, dan 13,15 persen menilai ia dapat berkontribusi pada pembangunan Indonesia Emas 2045.

Sebanyak 7,59 persen responden juga melihat peran Jokowi di Wantimpres sebagai jembatan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, 0,9 persen responden menilai jaringan internasional dan domestik yang dimiliki Jokowi masih dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemerintahan.

Survei ini menunjukkan bahwa Wantimpres masih menghadapi tantangan dalam membuktikan efektivitasnya sebagai lembaga penasihat presiden.

Publik berharap Wantimpres dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu pemerintahan mencapai target pembangunan nasional.

Selain itu, revisi UU Wantimpres diharapkan membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan fungsi dan efektivitas institusi ini.

Sementara itu, Jokowi muncul sebagai kandidat kuat Ketua Wantimpres berdasarkan penilaian publik, mengungguli nama-nama lain yang disebutkan dalam survei.

Dengan pengalaman dan popularitasnya, publik menilai Jokowi memiliki kapabilitas untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Dengan hasil survei ini, diharapkan pemerintah dan DPR dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan terkait Wantimpres ke depan.