WARTAXPRESS.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak para Kepala Dinas Sosial, Kepala Sekolah Rakyat, serta Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) se-DIY dan Jawa Tengah untuk memperkuat kerja sama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Ajakan itu ia sampaikan saat menghadiri Konsolidasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa 9 September 2025
“Kita sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, Kadinsos, sebagian dari Jateng, sebagian dari DIY. Tujuannya satu: agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat semakin solid, makin baik, dan seluruh tantangannya bisa kita cari solusinya bersama,” ujar Gus Ipul, Dikutip dari Beritasatu, Rabu 10 September 2025
Ia menambahkan, dari 100 titik yang telah beroperasi, secara umum pelaksanaannya berjalan baik. Namun, Kemensos tidak bisa bekerja sendiri.
“Kerja bersama akan memberikan dampak lebih nyata daripada berjalan sendiri-sendiri,” ucapnya.
Dalam arahannya, Gus Ipul juga menyinggung target Presiden Prabowo Subianto terkait pengentasan kemiskinan, yaitu nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dan menekan angka kemiskinan di bawah 5 persen pada 2029.
“Untuk itu, saya mengajak semua pihak berkolaborasi. Kekuatan kita ada di sinergi,” tegasnya.
Ia kemudian menekankan tiga mandat prioritas Presiden yang harus dijalankan bersama pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lain, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, serta penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.
Terkait DTSEN, Gus Ipul menjelaskan bahwa Inpres Nomor 4 Tahun 2025 telah menetapkan data tunggal sebagai dasar semua program bantuan dan pemberdayaan.
“Kementerian Sosial tidak lagi mengolah data sendiri, begitu pula daerah. DTSEN yang dikelola BPS harus jadi acuan bersama,” jelasnya.
Sementara itu, Sekolah Rakyat yang diatur melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 disebut sebagai instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Mari kita manfaatkan waktu ini agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat semakin baik sesuai tujuan pendiriannya,” kata Gus Ipul.
Adapun terkait bansos, pemerintah telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp500 triliun pada 2025 untuk subsidi dan bantuan sosial. Namun, sebagian alokasi dinilai belum tepat sasaran. Karena itu, diperlukan komitmen bersama agar distribusi bansos benar-benar menjangkau kelompok yang berhak menerima.
