WARTAXPRESS.com – Lonjakan aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil dalam beberapa pekan terakhir dinilai sebagai refleksi kegelisahan publik, bukan sekadar reaksi spontan.
Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada, Achmad Munjid, menjelaskan bahwa gelombang aksi tersebut merupakan akumulasi tekanan sosial ekonomi dan kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
“Tindakan represif hanya akan memperbesar amarah publik. Akar persoalannya adalah kondisi sosial ekonomi yang semakin berat, bukan satu isu tunggal,” ujarnya, dikutip dari Beritasatu, Jumat 5 September 2025.
Munjid menilai jurang antara rakyat dan wakilnya di parlemen semakin melebar. Tanpa tekanan publik, kata dia, kebijakan cenderung hanya menguntungkan elite.
Ia juga menyoroti partai politik yang dinilai gagal menjalankan reformasi pasca-1998, sehingga lebih sibuk pada lingkaran internal ketimbang kepentingan masyarakat.
Dalam situasi ini, Munjid menekankan pentingnya peran kampus dan media untuk menjaga ruang kritis.
“Suara publik tidak boleh dibungkam. Justru harus terus didorong agar kebijakan kembali berpihak pada rakyat,” tegasnya.
