WARTAXPRESS.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan perlunya regulasi yang jelas dan transparan dalam sistem pembagian royalti, terutama yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
“Kita butuh sistem digital yang mampu menampilkan secara terbuka mekanisme pembagian royalti. Tujuannya agar LMK bisa mempertanggungjawabkan dana pungutan kepada negara dan para pelaku ekonomi kreatif yang terlibat,” ujar Novita seperti dikutip dari Antara.
Ia juga mendorong revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta beserta peraturan turunannya agar bisa lebih adil dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Novita sebagai respons atas kasus royalti lagu yang diputar di restoran Mie Gacoan, yang berujung pada penetapan tersangka terhadap direktur waralaba tersebut.
Menurutnya, polemik yang terjadi bukan hanya soal satu restoran saja, melainkan menggambarkan persoalan sistemik dalam pengelolaan royalti di Indonesia yang belum berpihak pada transparansi dan keadilan.
“Kasus Mie Gacoan ini hanyalah puncak dari permasalahan besar yang belum terselesaikan. Ketika kita sedang mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan UMKM, regulasi yang rumit dan tidak transparan justru bisa memicu konflik antara pelaku usaha dan musisi,” jelasnya.
Novita mengingatkan agar negara tidak abai terhadap persoalan ini. Ia menyoroti ketimpangan yang terjadi di mana musisi menuntut hak, sementara pelaku usaha merasa terbebani tanpa mendapatkan kejelasan.
“Ironis. Musisi ingin haknya dihargai, tapi pelaku UMKM merasa dijerat aturan yang membingungkan. Bukan kolaborasi yang terbangun, malah justru saling menyalahkan,” ujarnya.
Ia pun menyerukan perlunya solusi jangka panjang dan menyeluruh. Menurutnya, negara harus memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menggunakan lagu karya anak bangsa, memastikan sistem royalti yang akuntabel, serta memberikan perlindungan kepada UMKM agar tidak terdampak secara sepihak.
“Kita perlu keseimbangan: perlindungan hak cipta musisi, kepastian hukum bagi pelaku usaha, dan kehadiran negara sebagai pengatur yang adil. Ekonomi kreatif bukan sekadar soal keuntungan, tapi juga soal keberlanjutan dan keadilan,” tegas Novita.
Diketahui sebelumnya, LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) melaporkan restoran Mie Gacoan di Bali atas dugaan pelanggaran hak cipta musik.
Direktur PT Mitra Bali Sukses, pemegang lisensi Mie Gacoan di Bali, I Gusti Ayu Sasih Ira, kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena dituduh memutar musik tanpa izin dan tak membayar royalti sejak 2022.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena bisa menjadi contoh penting bagi pelaku usaha lainnya agar lebih memperhatikan aspek legal dalam menggunakan karya musik di tempat usaha mereka.
