Post Views: 65

WARTAXPRESS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pemerintah pusat belum berencana mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dalam waktu dekat.

“Belum ada rencana untuk membuka moratorium,” kata Bima Arya saat melakukan kunjungan kerja ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada Sabtu 2 Agustus 2025.

Dikutip Antara, mantan Wali Kota Bogor itu, saat ini pemerintah lebih memfokuskan penggunaan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Keuangan negara diarahkan untuk sektor-sektor yang menyentuh langsung kebutuhan mendasar rakyat,” jelasnya.

Data dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri mencatat, hingga April 2025, terdapat sebanyak 341 usulan pembentukan DOB yang mencakup berbagai tingkatan. Rinciannya terdiri dari 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, enam daerah istimewa, dan lima daerah otonomi khusus.

Lonjakan usulan tersebut dipengaruhi oleh keberhasilan pembentukan beberapa provinsi baru di Papua dalam beberapa tahun terakhir, yang didasari oleh UU Otonomi Khusus Papua dan revisi undang-undang pemekaran wilayah.

Namun demikian, Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah belum akan membuka kembali peluang untuk pemekaran wilayah.

“Untuk saat ini, belum ada rencana mencabut moratorium. Belum ada pembahasan untuk DOB,” tutupnya.