Menu

Mode Gelap
WNA Tiongkok Jadi Kuli Bangunan Ilegal di Cipondoh di Tangkap Petugas Imigrasi Pergi Mancing, pria kabupaten Tangerang Tewas tenggelam di Danau Situ Pondok Kalah Telak dari Korea Utara U-17, Nova Arianto Blak-blakan Ungkap Penyebabnya! Cinta Laura Geram Soal Pelecehan Seksual: Hati Aku Hancur, Sudah Saatnya Kita Berhenti Normalisasi Ini Bawa Tiket Piala Dunia ke Tanah Air, Timnas U-17 Tiba di Bandara Soekarno-Hatta Kuasa Hukum Ridwan Kamil Bantah Keras Tuduhan Lisa Mariana: Siap Tes DNA, Tegaskan Tak Pernah Ada Hubungan Apapun

Hukum

Kabid DLH Tangsel Nangis Usai di Tetapkan Jadi tersangka Kasus Dugaan Korupsi Sampah Rp 75 Miliar

badge-check


Seorang pejabat penting Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan, TB Apriliadhi Kusumah Perbangsa, tak kuasa membendung air mata saat digiring penyidik (foto : Istemewa/ 16 April 2025) Perbesar

Seorang pejabat penting Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan, TB Apriliadhi Kusumah Perbangsa, tak kuasa membendung air mata saat digiring penyidik (foto : Istemewa/ 16 April 2025)

WARTAXPRESS.com – Seorang pejabat penting Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan, TB Apriliadhi Kusumah Perbangsa, tak kuasa membendung air mata saat digiring penyidik usai ditetapkan sebagai tersangka, Rabu 16 April 2025.

Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dan pengangkutan sampah tahun anggaran 2024 senilai fantastis: Rp 75,9 miliar.

Tepat pukul 17.20 WIB, TB Apriliadhi yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, keluar dari ruang penyidikan. Matanya sembab, air matanya menetes.

Bukan hanya karena sorotan kamera, namun mungkin juga beban moral yang menyelimuti jabatannya kini.

“Tim penyidik kembali melakukan penahanan tersangka atas nama TAKP yang menjabat sebagai KPA dan merangkap sebagai PPK dalam perkara dugaan korupsi kegiatan pekerjaan jasa layanan pengangkutan sampah dan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel 2024,” jelas Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten, Rangga Adekresna, kepada para jurnalis.

Dalam pemeriksaan, penyidik menemukan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh tersangka ternyata tidak dibuat secara profesional.

HPS tersebut dijadikan dasar negosiasi harga, padahal tidak ditopang oleh data valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Penyusunan HPS ini seharusnya dilakukan dengan keahlian teknis, mengacu pada data yang akurat dan kredibel. Sayangnya, itu tidak terjadi di sini,” lanjut Rangga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kuasa Hukum Ridwan Kamil Bantah Keras Tuduhan Lisa Mariana: Siap Tes DNA, Tegaskan Tak Pernah Ada Hubungan Apapun

19 April 2025 - 11:10 WIB

Kuasa Hukum Ridwan Kamil Laporkan Lisa Mariana ke Mabes Polri atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

19 April 2025 - 11:04 WIB

Tersangka Kasus Sampah, Kadis DLH Tangsel Dicopot Pengamat Tata Kota Soroti Dampak Layanan Publik

17 April 2025 - 23:08 WIB

Terungkap! Mantan Pemain Sirkus Taman Safari Indonesia Disiksa, Dipaksa Tampil Saat Hamil, hingga Dipisahkan dari Bayinya

16 April 2025 - 19:13 WIB

Mahfud MD: Hakim Korupsi Bukan karena Gaji Kecil, tapi Karena Rakus Meski Sudah Kaya

16 April 2025 - 14:51 WIB

Trending di Hukum