Dinilai Diskriminatif, Politisi PKB Cecar Menhaj Soal Wacana War Tiket Haji

JAKARTA, WARTAXPRESS.com – Komisi VIII DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengkaji ulang wacana penerapan skema war tiket dalam penyelenggaran haji yang belakang ini menjadi perbincang publik.

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menilai wacana penerapan skema war tiket dalam penyelenggaraan ibadah haji perlu dikaji secara hati-hati. Menurutnya, war tiket haji berpotensi mencederai rasa keadilan. Terutama, bagi calon jemaah haji yang telah menunggu selama bertahun-tahun.

“Isunya bukan sekadar war tiket, tetapi bagaimana kita bisa mempercepat antrean bagi lansia, bagi yang berisiko tinggi, dan bagi mereka yang tidak memungkinkan menunggu waktu yang terlalu panjang,” katanya, saat Rapat Kerja dengan Menteri Haji dan Umrah RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, Selasa (14/4/2026).

Maman juga menyoroti potensi diskriminasi akses yang akan timbul jika sistem daring tersebut dipaksakan. Menurutnya, masyarakat di daerah pelosok dengan keterbatasan infrastruktur internet dipastikan akan kalah bersaing dengan jemaah di wilayah perkotaan yang memiliki literasi digital lebih mumpuni.

“Bagaimana dengan masyarakat di pelosok yang internetnya terbatas? Apakah mereka harus kehilangan hak berangkat hanya karena kalah cepat klik? Jangan sampai ibadah haji yang menjadi hak seluruh umat justru berubah menjadi kompetisi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu,” ungkapnya.

Politisi Fraksi PKB itu mengatakan, Komisi VIII DPR RI berkomitmen kuat untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Ia bahkan menyebut para para anggota DPR siap menjadi juru bicara di daerah pemilihan masing-masing untuk memastikan masyarakat mengetahui kesiapan pemerintah dalam penyelenggaraan haji.

“Kami punya komitmen untuk menyukseskan haji ini. Bahkan kami siap menjadi juru bicara di daerah pemilihan masing-masing untuk menyampaikan bahwa tidak ada persiapan yang lebih sistematis dan lebih siap dibandingkan persiapan haji tahun ini,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Azhar Simanjuntak membeberkan, war tiket haji dengan haji furoda. Ia menjelaskan, istilah war tiket masih sebatas wacana dan bukan kebijakan Kementerian Haji dan Umrah tahun 2026 ini.

“Gak ada, jadi furoda itu kan mandiri yang dikelola oleh swasta yang diberikan oleh Kementerian Haji dan Umroh Saudi atau kerajaan. Jadi itu dua hal yang berbeda dan tahun ini kan sudah fix tidak ada furoda-furoda itu,” ujar Dahnil di Tangerang, Jumat 10 April 2026. (Red)