Minta Menhaj Terbuka, Komisi VIII DPR RI Soroti Polemik Perbedaan Sumber Dana Haji 2026

JAKARTA, WARTAXPRESS.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroti adanya perbedaan penjelasan antara Menteri dan Wakil Menteri Haji terkait sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, khususnya terkait tambahan biaya sebesar Rp1,7 triliun. Namun, kata Hidayat, dalam
penjelasan terbaru disebutkan bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

“Yang semula dinyatakan akan diambil dari APBN, ternyata dalam penjelasan lain disebutkan bersumber dari BPIH. Ini tentu memerlukan penjelasan yang sama dan terbuka,” katanya saat rapat bersama Menteri Haji dan Umrah, Selasa (14/4/2026).

Hidayat mengatakan, perbedaan informasi tersebut sangat berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, sehingga perlu segera diluruskan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan dana haji menjadi hal yang sangat penting, mengingat besarnya anggaran yang digunakan serta dampaknya terhadap calon jemaah.

“Ini harus dijelaskan secara terbuka supaya tidak terjadi kesimpangsiuran, apalagi ini menyangkut dana yang besar dan menyangkut kepentingan jemaah,” pungkasnya.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan, bahwa setiap kebijakan pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati dan mengacu pada ketentuan yang berlaku, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Maka dari itu, pemerintah dapat memberikan penjelasan yang komprehensif dan konsisten, sehingga publik memperoleh informasi yang jelas terkait kebijakan pembiayaan haji tahun 2026,” tegasnya. (Red)