Post Views: 29

JAKARTA, WARTAXPRESS.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena bencana alam yang terjadi di Indonesia. Puan menilai tingginya frekuensi bencana tersebut menunjukkan masih rentannya masyarakat terhadap risiko kebencanaan yang perlu segera diatasi secara sistematis.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tercatat sebanyak 693 kejadian bencana alam sejak awal Januari hingga 6 April 2026, serta terjadi dalam waktu berdekatan di berbagai wilayah.

“Dengan masih banyaknya bencana alam, terutama bencana yang berulang, hal ini harus dilihat sebagai bentuk kerentanan rakyat terhadap bencana alam yang belum banyak bergeser, dan harus segera mendapat solusi,” kata Puan di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Puan mengatakan, tingginya angka kejadian bencana tersebut perlu dibaca sebagai sinyal bahwa Indonesia tengah menghadapi tekanan kebencanaan yang semakin kompleks, baik dari sisi frekuensi, sebaran wilayah, maupun dampak sosial yang ditimbulkan.

“Ketika banjir mendominasi, disusul angin kencang, longsor, dan gempa di berbagai daerah dalam kurun yang berdekatan, persoalannya tidak lagi cukup dipahami sebagai peristiwa musiman,” ujarnya

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menjelaskan, kondisi tersebut juga mencerminkan bahwa banyak ruang hidup masyarakat masih berada dalam situasi rentan terhadap bencana yang berulang.

Untuk itu, Puan menekankan bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya pada respons pascabencana, melainkan pada kemampuan negara dalam membaca pola kerentanan yang terus muncul di wilayah yang sama.

“Tantangan terbesar bukan hanya bagaimana negara bergerak setelah kejadian, tetapi bagaimana sistem nasional mampu membaca pola kerentanan yang berulang,” pungkasnya.

Puan menekankan, bahwa data kebencanaan seharusnya tidak hanya menjadi statistik, tetapi menjadi dasar evaluasi kebijakan yang lebih tajam, terutama bagi wilayah yang paling sering terdampak.

Dalam banyak kasus, sambung Puan, perhatian seringkali terfokus pada fase tanggap darurat, padahal tantangan terberat justru terjadi pada fase pemulihan.

“Ketika rumah rusak, penghasilan terhenti, dan anak-anak terganggu pendidikannya, di situlah beban terpanjang dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.

Puan pun mengingatkan perlunya kesiapan menghadapi potensi cuaca ekstrem ke depan, termasuk ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi terjadi saat musim kemarau.

Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa negara hadir sebelum risiko membesar, bukan setelah dampak bencana dirasakan secara luas. Untuk itu, lanjut Puan, langkah antisipasi seharusnya dilakukan sejak dini, mengingat data klimatologi dan peta wilayah rawan sudah tersedia dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan.

“Tantangan perubahan iklim menuntut cara kerja negara yang lebih responsif terhadap risiko. Tidak ada alasan kebijakan bergerak setelah dampak meluas,” ungkap Puan. (Red)