Akibat Penyesuaian TKD, APBD Banten 2027 Diproyeksi Turun Jadi Rp9,51 Triliun

WARTAXPRESS.com– Pemerintah Provinsi Banten memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 sebesar Rp9,51 triliun lebih. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp10,27 triliun.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, berkurangnya kemampuan fiskal daerah tersebut berkaitan dengan adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Pada tahun 2027, kondisi fiskal kita mengalami penurunan akibat adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Namun, kita harus tetap optimistis,” kata Andra dikutip dari Detik, Kamis 20 Agustus 2026.

Proyeksi tersebut tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp9,51 triliun lebih, sedangkan belanja daerah dialokasikan sekitar Rp9,49 triliun.

Dengan komposisi tersebut, terdapat surplus anggaran sekitar Rp13,39 miliar lebih.

Andra menilai penurunan fiskal harus direspons dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Ia juga mendorong jajaran Pemprov Banten untuk lebih kreatif dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Memicu efisiensi dan kreativitas daerah, mendorong daerah untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran serta mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kreatif dan inovatif,” ujarnya.

Selain meningkatkan pendapatan, Pemprov Banten diminta memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Program prioritas yang berdampak langsung terhadap kebutuhan warga akan menjadi fokus dalam penggunaan anggaran.

“Mengoptimalkan belanja agar lebih tepat sasaran. Memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” katanya.

Andra berharap keterbatasan fiskal pada 2027 tidak mengurangi kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat Banten.

Ia juga mengajak DPRD Banten dan seluruh pihak untuk ikut mengawal pelaksanaan anggaran serta pembangunan daerah.

“Semoga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, mari bersama-sama mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten,” katanya.