Dihadapan Prabowo, Puan Ungkit DPR Sering Dihantam Informasi Hoaks di Media Sosial

JAKARTA, WARTAXPRESS.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut di tengah perkembangan ruang digital menimbulkan persoalan baru yakni menyebabkan hoaks. Puan pun berbicara soal derasnya arus informasi yang keliru, termasuk serangan terhadap DPR.

Hal itu disampaikan Puan saat Rapat paripurna ini digelar usai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD tahun 2026 di Sidang I Tahun 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026) sore.

“Ditengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah,” katanya.

Puan menekankan pentingnya persatuan di tengah perkembangan ruang digital. Menurutnya, publik harus pintar memilah informasi berdasarkan fakta dan data, terutama terkait kebijakan yang menyentuh kepentingan rakyat. Puan juga menyinggung soal praktik-praktik yang dilakukan demi kepentingan memecah belah bangsa.

Di hadapan Prabowo dan anggota dewan, Puan berbicara soal perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik.

“Namun derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah,” tuturnya.

Puan pun menyinggung soal maraknya serangan terhadap DPR di ruang digital. Termasuk mengenai berita bohong tentang pembahasan rancangan undang-undang maupun informasi tidak benar lainnya.

“Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang, serta penggunaan video lama (old footage) dengan narasi baru yang tidak sesuai konteks,” ungkap Puan.

Puan mengatakan, kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. “Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta,” pungkasnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini berharap, masyarakat semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Puan memandang, media dan platform digital juga harus semakin bertanggung jawab.

“Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespons kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja,” ungkapnya. (Red)