Dampak Konflik Timur Tengah, Puan Soroti Rupiah Tembus Rp17.500 per Dolar AS

JAKARTA, WARTAXPRESS.com –Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah bersama Bank Indonesia menjaga stabilitas
ekonomi nasional menyusul melemahnya nilai tukar rupiah yang menyentuh dilevel Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Menurut Puan, situasi ini dapat berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha khususnya di sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional.

“DPR RI mendukung upaya terbaik Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi yang bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing dan juga mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi,” kata Puan di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini mengatakan, dampak konflik geopolitik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, ketegangan di jalur strategis Selat Hormuz telah memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan ketahanan energi Indonesia.

“Saat ini kita masih berada dalam tekanan besar akibat konflik geopolitik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah, khususnya di jalur strategis Selat Hormuz yang merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia,” ujarnya.

Puan lalu menyebut berbagai tekanan yang tengah dihadapi Indonesia buntut gejolak global, termasuk kenaikan harga BBM.

“Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan BBM, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global,” ungkapnya.

Terhadap situasi tersebut, Puan menegaskan, DPR mendukung untuk upaya menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial harus menjadi prioritas utama pemerintah.

“Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional, sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan,” tegasnya. (Red)