Post Views: 5

WARTAXPRESS.com – Puluhan warga bersama pengurus Vihara Siddharta Bintaro akhirnya melangkah ke tingkat pusat dengan melaporkan permasalahan operasional Material Recovery Facility (MRF) milik PT Jaya Real Property (JRP) ke Komisi XII DPR RI.

Langkah ini diambil setelah aduan mereka tak kunjung ditanggapi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan aparat setempat.

Permasalahan bermula dari keluhan warga sekitar Vihara yang merasa terdampak oleh aktivitas MRF, yang diduga menimbulkan polusi udara, serta mengganggu ketenangan lingkungan ibadah.

Sejumlah upaya mediasi dan pengaduan telah dilakukan warga ke instansi terkait, namun Setelah aduan tidak ditanggapi oleh Pemkot Tangsel dan aparat setempat, mereka langsung bersurat ke DPR RI, Komisi XII.

“Keluhan dan aduan kami sudah tidak ditanggapi sama sekali oleh Walikota Tangsel,” kata Samatha Putra, Ketua DPD Gemabudhi Banten, saat mediasi dengan PT Jaya Real Property bersama Komisi XII DPR RI, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 23 September 2025.

Anggota Komisi XII DPR RI, Zulfikar Hamonangan, Dapil Banten mengaku terpanggil untuk menuntaskan persoalan ini. Ia menyoroti pelanggaran yang dilakukan MRF Bintaro, termasuk pembuangan ilegal yang mencemari lingkungan.

“Ini masalah penyimpulan pembuangan ilegal di lahan kosong yang betul-betul sangat mencemari wilayah lingkungan sekitar,” ujarnya.

Zulfikar menjelaskan, operasional MRF menimbulkan bau busuk yang mengganggu warga. Bau tak sedap ini bahkan dirasakan hingga ke dalam rumah ibadah, Vihara Siddharta.

Hal ini mengganggu kekhusyukan umat dalam beribadah dan merusak estetika lingkungan sekitar.

“Coba bapak-bapak ibadah nih, terus kecium bau busuk Gimana rasanya,”ujarnya dengan nada keras.

Masyarakat juga mengeluhkan lalu-lalang truk pengangkut sampah yang menyebabkan bau busuk di sepanjang jalan.

Zulfikar Hamonangan meminta agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel segera dihadirkan. Ia juga mendesak agar MRF Bintaro disegel karena menimbulkan dampak yang luar biasa.

“Ini enggak bisa di biarkan, DLH Tangsel harus kita hadirkan siapa yang memberikan ijin pembangunan di depan tempat ibadah,”ungkapnya.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, juga angkat bicara dan mendukung penuh desakan tersebut, supaya tempat pengelola tidak beroperasi lagi.

“Mendesak Kementerian LH agar menyegel lokasi ini dan memanggil DLH Kota Tangsel,” tegasnya. Ia bahkan mendesak KLH untuk mencabut izin MRF Bintaro, yang dinilai abal-abal.

Zulfikar Hamonangan juga menyoroti fakta bahwa Vihara Siddharta tidak hanya dikunjungi umat dari Indonesia, tetapi juga dari luar negeri. Ia khawatir masalah ini akan menjadi isu negatif di kalangan internasional.

“Ini jadi isu negatif di kalangan internasional yang akan muncul pada akhirnya,” ujarnya, menekankan pentingnya penanganan cepat.