Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri pada PSU Pilkada Papua

WARTAXPRESS.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sedang melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan kepolisian dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Papua.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyampaikan hal ini sebagai tanggapan atas aksi demonstrasi warga Papua yang menyoroti dugaan keterlibatan Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, dan Kapolda Papua, Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin, dalam PSU tersebut.

“Kami sudah menerima informasi awal terkait dugaan pelanggaran tersebut dan saat ini masih dalam proses penelusuran,” ujar Bagja, dikutip dari Beritasatu, Selasa 12 Agustus 2025.

Bagja menjelaskan, pihaknya menunggu laporan resmi dari Bawaslu Provinsi Papua untuk mengonfirmasi dugaan tersebut, seraya menambahkan bahwa proses rekapitulasi suara dan pelaksanaan PSU di beberapa TPS masih berlangsung.

Sehari sebelumnya, Senin 11 Agustus 2025, masyarakat adat dari berbagai wilayah di Tanah Tabi menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura. Mereka menuntut netralitas ASN dan Polri dalam PSU Pilgub Papua.

Aksi ini diikuti oleh perwakilan adat Tabi Seireri, komunitas Kayu Pulau, Payuguban, tokoh masyarakat muslim, serta perwakilan gereja di Kota Jayapura.

Ketua Dewan Adat Sentani, Organes Kaway, dalam orasinya menegaskan bahwa masyarakat adat menolak segala bentuk campur tangan politik yang dapat mengganggu proses demokrasi di Papua. Ia mengaku khawatir atas dugaan keberpihakan Pj Gubernur dalam PSU.

“Kami datang dengan damai, tapi suara kami jelas: ASN harus netral dan Pj Gubernur perlu dievaluasi. Demokrasi di Papua tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan politik,” tegas Kaway.

Kepala Biro Umum Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt Petrus Imoliana, mengklaim pihaknya memiliki bukti dugaan keterlibatan Pj Gubernur dan Kapolda dalam mengintervensi PSU. Menurutnya, tindakan tersebut terjadi secara terang-terangan.

“Pertama, penugasan Pj Gubernur ke Papua seharusnya untuk menyelesaikan PSU, bukan menjadi tim sukses salah satu pasangan calon. Bahkan, ia sampai masuk masjid dan berceramah bahwa kita harus memilih ‘imam’ kita,” ujar Petrus.

“Kedua, Kapolda datang ke Sentani tanpa alasan jelas. Sentani itu wilayah kabupaten yang punya bupati, jadi kenapa Kapolda ikut campur?” tambahnya.