WARTAXPRESS.com – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan isu demografi dalam agenda pembangunan di wilayahnya.
Seperti dilaporkan Antara, Kementerian Dalam Negeri akan menjalin komunikasi dengan pemda terkait pentingnya persoalan demografi baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Dalam upaya tersebut, keterlibatan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN serta instansi terkait lainnya juga akan dioptimalkan.
“Kalau kita ingin menjadikan ini sebagai prioritas mereka, maka kita perlu membangun kesadaran terlebih dahulu,” ujar Tito dalam pertemuan dengan Mendukbangga/Kepala BKKBN, Wihaji.
Ia menegaskan bahwa meningkatnya pemahaman kepala daerah terhadap isu demografi akan berdampak positif terhadap penanganan masalah kependudukan, termasuk dalam hal dukungan terhadap petugas Kemendukbangga/BKKBN yang bertugas di daerah.
Tito juga menyatakan kesiapan Kemendagri untuk memberikan dukungan penuh kepada Kemendukbangga/BKKBN dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia.
Ia menekankan bahwa isu demografi merupakan salah satu tantangan utama yang harus menjadi perhatian serius kementerian tersebut.
Selain menjaga kestabilan jumlah penduduk, juga diperlukan strategi agar penduduk lebih produktif.
Mendagri mencontohkan negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, yang menghadapi tantangan rendahnya angka kelahiran karena masyarakatnya lebih memilih tinggal di kota.
Persaingan hidup di perkotaan yang sangat ketat membuat banyak orang enggan membangun keluarga, yang pada akhirnya memicu penurunan jumlah penduduk.
Untuk mengatasi hal ini, kata Tito, negara-negara tersebut berupaya meningkatkan angka kelahiran serta mendorong masyarakat kembali tinggal di pedesaan dengan menawarkan berbagai insentif.
Tito menjelaskan bahwa Indonesia juga tengah melakukan langkah serupa untuk mengurangi urbanisasi, salah satunya melalui kebijakan dana desa yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perdesaan.
Dengan penguatan ekonomi desa, masyarakat diharapkan tidak bergantung pada kehidupan di kota.
