Desakan Publik Buka Ijazah Anggota DPR, Dasco Tegaskan Masyarakat Bisa Cek Data Pendidikan di KPU
WARTAXPRESS.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara terkait polemik mengenai transparansi ijazah dan riwayat pendidikan anggota DPR RI, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.
Desakan tersebut turut mengemuka melalui petisi yang mendorong keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan para wakil rakyat
Dasco menjelaskan, bahwa dokumen persyaratan pendidikan para anggota legislatif pada dasarnya telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pencalonan, sehingga masyarakat dapat menelusuri informasi tersebut melalui lembaga penyelenggara pemilu.
“Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” kata Dasco kepada media di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dasco mengatakan, proses pencalonan anggota DPR RI telah memiliki mekanisme administrasi yang mengatur berbagai persyaratan bagi setiap calon anggota legislatif. Menurutnya, dalam tahapan tersebut, calon anggota DPR diwajibkan menyerahkan dokumen persyaratan kepada KPU, termasuk dokumen yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan.
Dengan demikian, kata Dasco, bahwa informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR dapat ditelusuri melalui data pencalonan yang telah disampaikan kepada KPU sebelum para calon ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih.
“Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra ini menekankan, bahwa KPU merupakan lembaga yang dapat menjadi rujukan masyarakat untuk menelusuri informasi persyaratan pendidikan para anggota DPR RI ketika mengikuti proses pencalonan legislatif.
“Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai latar belakang pendidikan wakil rakyat melalui mekanisme dan data pencalonan yang tersedia di KPU, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Tinggalkan Balasan