Penjualan Rumah Subsidi Anjlok, Himperra Usul Pembeli Diberi Bantuan Rp20 Juta 

WARTAXPRESS.com– Penjualan rumah subsidi sepanjang 2026 disebut mengalami penurunan tajam. Kondisi tersebut dirasakan hampir seluruh pengembang rumah subsidi karena permintaan masyarakat terhadap rumah dengan skema pembiayaan subsidi melemah.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, penyerapan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Oktober masih jauh dari capaian tahun sebelumnya.

“Semuanya pusing ini karena penjualan turun semua. Saya pikir tahun lalu masih bisa 27.000-28.000 (kuota FLPP terserap). Mestinya di bulan Oktober gini sudah di atas itu, jadi parah banget gitu. Nah ini dari sisi demandnya,” kata Ari dikutip dari Detikcom, Senin 5 Oktober 2026.

Ari menilai kondisi tersebut membutuhkan intervensi pemerintah melalui insentif tambahan agar harga rumah subsidi lebih terjangkau.

Salah satu usulannya adalah mengalihkan sebagian anggaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang belum tersalurkan ke skema FLPP.

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) per 3 Oktober 2026 mencatat realisasi BSPS baru mencapai 141.697 unit dari target 400 ribu rumah.

Anggaran yang disiapkan untuk program tersebut sekitar Rp20 jutaan per rumah.

Menurut Ari, sebagian kuota BSPS dapat dialihkan untuk membantu masyarakat membeli rumah subsidi.

Bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk potongan harga dari pengembang, melainkan menjadi tambahan bantuan pemerintah untuk mengurangi beban harga rumah.

“Gimana kalau yang (kuota BSPS) 100 ribu digeser ke FLPP? Rp 20-25 juta itu dipakai buat motong harga. Jadi kayak subsidi. Bukan diskon ya, tapi bantuan pemerintah, khusus di akhir tahun ini biar membantu masyarakat. Desainnya kan bisa diukur tuh. Misalkan dipilih dari yang paling miskin gitu, kasih 20 ribuan (kuotanya) masuk situ,” usulnya.

Ari berharap skema tersebut dapat membantu meningkatkan penyaluran FLPP yang hingga 29 September 2026 tercatat sekitar 161.746 unit.

Ia menargetkan angka tersebut bisa meningkat menjadi sekitar 200 ribu unit sampai akhir tahun.

“Yang paling miskin aja udah nggak mau beli rumah, padahal bukan nggak mau beli rumah ya. Ini kan perkaranya mau beli rumah nggak bisa gitu nih. Gara-gara nggak kuat angsurannya, gara-gara SLIK. Nah itu dikasih insentif pemerintah untuk 100 ribu warga paling miskin di 3 bulan terakhir ini, dikasih bantuan Rp 20-25 juta jatah BSPS itu yang belum tersalurkan, masukkan ke sana (FLPP),” jelasnya.

Selain bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Ari juga mengusulkan perubahan batas harga rumah yang dapat memperoleh fasilitas FLPP.

Menurut dia, batas tersebut dapat diperluas hingga rumah dengan harga sekitar Rp300 juta, dengan tingkat bunga lebih tinggi sekitar 6-8 persen.

Saat ini, bunga flat untuk rumah tapak berada di kisaran 5 persen. Menurut Ari, perluasan batas harga dapat memberikan pilihan rumah dengan desain dan kualitas yang lebih sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus membuka peluang bagi anak muda untuk memperoleh rumah di lokasi yang lebih dekat dengan pusat kota, termasuk Jakarta.

Ari juga mengusulkan agar skema bunga flat dalam KPR subsidi tidak harus berlaku sepanjang masa kredit.

Menurutnya, skema tersebut dapat diberlakukan pada 10 tahun pertama, kemudian pembiayaan dapat disesuaikan dengan kondisi kemampuan ekonomi debitur.

“Kalau dia belum lunas, gajinya pasti juga sudah selangit cukup untuk ini (percepatan KPR). Padahal kenyataannya 80 persen melunasi sebelum 10 tahun. Biar dana pemerintah ini juga efektif. Ngapain untuk sesuatu yang nggak jelas. Berdasarkan basis data itu saja,” terangnya.

Berbagai usulan tersebut, kata Ari, telah disampaikan kepada Menteri PKP Maruarar Sirait. Kementerian PKP kemudian meminta agar masukan serupa dihimpun dari pengembang lainnya untuk dibahas lebih lanjut.