ICW Adukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD, Persoalkan Transparansi UU Perampasan Aset Dipersoalkan
WARTAXPRESS.com- Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset belum lepas dari polemik. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan regulasi tersebut.
Pengaduan itu berkaitan dengan tidak disebarluaskannya naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset selama proses pembahasan.
ICW menilai masyarakat seharusnya dapat mengakses draf aturan tersebut sebelum disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Kamis, 19 November 2026.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim mengatakan, pihaknya telah menyerahkan laporan kepada MKD bersama perwakilan koalisi.
“Terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya RUU Perampasan Aset,” kata Ibrahim dikutip dari CNN Indonesia, Jumat 20 November 2026.
Menurut Ibrahim, hingga pengesahan dilakukan, ICW mengaku tidak memperoleh akses terhadap draf RUU tersebut.
Padahal, penyebarluasan naskah merupakan bagian dari proses pembahasan undang-undang.
ICW juga mempertanyakan tidak adanya tanggapan DPR terhadap somasi yang sebelumnya dilayangkan pada 16 November.
“Kami menindaklanjuti juga terkait dengan somasi yang kemarin sudah dilayangkan dan kebetulan somasi tersebut jatuh pada tanggal 16 November. Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini,” beber Ibrahim.
Di sisi lain, Habiburokhman menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset telah dimulai sejak September 2025.
Ketua Komisi III DPR itu menyebut pihaknya telah menggelar 87 rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai pihak.
“Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini ya,” kata Habiburokhman seusai pengesahan tingkat satu RUU Perampasan Aset, Rabu, 18 November 2026.
Sementara itu, Puan Maharani dalam pidatonya menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset telah melibatkan partisipasi publik. Ia juga memastikan proses formil pembahasan tidak mengalami kekeliruan.
“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” kata Puan.

Tinggalkan Balasan