RUU Perampasan Aset Disahkan Jadi Undang-Undang, Puan : Semoga Bermanfaatan Bagi Masyarakat
WARTAXPRESS.com, Jakarta — DPR RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana menjadi Undang-Undang (UU).
Adapun UU Perampasan Aset disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-202 pada Kamis, (19/11/2026.
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap beleid baru ini bisa membawa kebermanfaatan bagi masyarakat. Menurutnya, UU yang disahkan oleh DPR ini lebih cepat dari yang ditargetkan.
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU). Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” kata Puan.
Puan menegaskan, UU Perampasan Aset pun disahkan sebelum target yang dijanjikan DPR kepada masyarakat yaitu pada 15 Desember 2026 atau sebelum masa sidang DPR tahun ini berakhir.
“Artinya satu bulan kurang (sebelum target), DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Insyaallah dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan.
Puan kemudian menyinggung tentang UU Perampasan Aset yang telah lama dinantikan masyarakat.
“Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” paparnya.
Puan juga mengungkap perjalanan pembahasan UU Perampasan Aset di mana dalam penyusunannya, DPR melibatkan partisipasi dari berbagai kalangan. Mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa serta sejumlah kelompok masyarakat untuk memberikan masukan terhadap substansi RUU.
Lanjut Puan, pihaknya telah menyelenggarakan 87 rapat bersama berbagai elemen sebagai bentuk partisipasi publik bermakna atau meaningful participation.
Komisi III DPR juga melakukan kunjungan kerja spesifik terkait pembahasan UU Perampasan Aset ke 15 provinsi, termasuk sosialisasi anggota dewan di daerah pemilihannya masing-masing mengenai RUU tersebut.
“Dalam perjalanannya sudah dilakukan banyak hal,“ terang Puan.
Di Rapat Paripurna, Puan pun menyatakan proses pembahasan UU Perampasan Aset dilakukan dengan hati-hati dan seksama.
“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” tuturnya

Tinggalkan Balasan