Gubernur Tiap Daerah Diminta Kawal Penetapan Upah Minimum 2027, Target Selesai Desember

F-H F-H
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

WARTAXPRESS.com– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta gubernur dan kepala daerah mengawal proses penetapan upah minimum tahun 2027 agar berjalan melalui dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

Menurut Tito, pedoman nasional mengenai pengupahan telah disiapkan Kementerian Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, pemerintah provinsi diminta menyesuaikan penerapannya dengan kondisi serta karakteristik masing-masing daerah.

Ia menekankan pentingnya pembahasan tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, dan kalangan pengusaha.

Melalui komunikasi tersebut, diharapkan muncul kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha.

“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” jelas Tito dikutip dari Detikcom, Selasa 17 November 2026.

Kemendagri juga akan mengawal tahapan penetapan upah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.

Tito meminta jajarannya menyiapkan surat edaran yang memuat petunjuk lebih terperinci, termasuk mekanisme pemantauan dan pengawasan.

“Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memaparkan tenggat penetapan upah minimum 2027.

Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) lima hari setelahnya atau 26 November.

Untuk tingkat kabupaten/kota, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan paling lambat 25 November 2026. Adapun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) memiliki tenggat lima hari setelah penetapan UMK, yakni 30 November 2026.

Yassierli mengatakan, Kemnaker juga akan menerbitkan surat edaran yang dilengkapi rincian dan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan upah minimum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup