Jadi Provinsi dengan PHK Tertinggi Kedua, Pemprov Banten Cari Cara Selamatkan Dunia Usaha

WARTAXPRESS.com- Provinsi Banten menempati posisi kedua dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak di Indonesia setelah Jawa Barat.

Kondisi tersebut membuat Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, prihatin, mengingat wilayah ini memiliki banyak kawasan industri dan berdekatan dengan Ibu Kota.

“Ya memang sangat miris ya. Di Banten banyak industri, banyak tempat usaha, dan dekat dengan Ibu Kota, kok banyak yang terkena PHK. Nah, itu kelihatan secara ekonomi global ini masih menjadi persoalan, ditambah dolar yang terus naik, sehingga pengusaha merasa bebannya berat,” ungkap Dimyati, Jumat, 13 November 2026, dikutip dari detikcom.

Menurut Dimyati, tingginya angka PHK di Banten tidak terlepas dari berbagai faktor, terutama tekanan ekonomi global yang turut memengaruhi keberlangsungan industri.

Ia menduga sebagian perusahaan mengambil langkah PHK karena mengalami kerugian atau defisit.

“PHK ini terjadi kan kemungkinan karena pengusahanya rugi atau defisit di tengah situasi ekonomi global saat ini,” ujarnya.

Untuk menjaga keberlangsungan industri dan ketersediaan lapangan kerja, Dimyati menilai diperlukan sinergi antarsektor.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan sejumlah kebijakan yang dapat meringankan beban pelaku usaha.

“Maka ini memang penting bagi kita untuk sinergi menjaga keberlanjutan industri, dan ini menjadi prioritas bersama,” paparnya.

Ia menyebut opsi insentif seperti tax holiday, tax amnesty, serta berbagai kemudahan bagi pengusaha tengah dibahas untuk membantu dunia usaha menghadapi tekanan ekonomi global.

“Nah, itu yang sedang kita bahas, seperti opsi tax holiday, tax amnesty, dan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha agar beban mereka tidak terlalu berat di tengah situasi ekonomi global saat ini,” lanjutnya.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), terdapat 72.336 tenaga kerja yang melaporkan terkena PHK sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 14.694 orang atau sekitar 20,31 persen dari total nasional.

Sementara itu, Banten berada di posisi kedua dengan 8.649 laporan PHK, disusul Jawa Tengah sebanyak 6.860 orang.

Kemnaker menjelaskan, pekerja yang terkena PHK masih dapat mengajukan klaim JKP hingga enam bulan sejak tanggal pemutusan hubungan kerja.

Dengan demikian, data dalam periode enam bulan terakhir masih dapat berubah seiring masuknya laporan dan pengajuan klaim baru.