Yanuar Tegaskan Sistem Pemasyarakatan Harus Berjalan Nondiskriminatif dan Tidak Tebang Pilih

Jakarta– Komisi XIII DPR RI meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI untuk memperlakukan warga binaan di lembaga pemasyarakatan harus diberikan setara tanpa membedakan latar belakang maupun kemampuan finansial.

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mengatakan, sistem pemasyarakatan harus berjalan nondiskriminatif dan tidak memberikan fasilitas khusus di luar ketentuan kepada warga binaan tertentu.

“Pemasyarakatan sejatinya itu non-diskriminatif. Dia harus imparsial terhadap seluruh warga binaan. Tidak ada dispensasi, tidak ada pemberian fasilitas yang dibeda-bedakan,” kata Yanuar di Jakarta, Senin (28/9/2026).

Yanuar menjelaskan, prinsip kesetaraan itu sangat penting di tengah kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas. Yanuar menyebut kapasitas yang seharusnya menampung sekitar 845 warga binaan kini mencapai sekitar 1.800 orang.

“Kita karena ini kan bukan yang pertama. Sebelumnya ada juga di Cipinang, ada di Sukamiskin. Tentu orang geram kok masih ada dalam situasi ini kejadian seperti yang di Cibinong itu,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga menilai kondisi overcapacity dan adanya warga binaan dengan kemampuan finansial yang kuat dapat menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan seluruh warga binaan memperoleh perlakuan yang sesuai aturan. Karena itu, ia meminta warga binaan yang terbukti memanfaatkan fasilitas yang tidak semestinya juga diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yanuar menyebut bentuk sanksi perlu disesuaikan dengan aturan yang berlaku, termasuk kemungkinan pemindahan apabila memenuhi ketentuan. Ia juga menyinggung konsekuensi terhadap warga binaan yang tidak mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

“Warga binaan yang terbukti memanfaatkan fasilitas yang bukan semestinya, yang bukan sebenarnya, ini juga harus diberikan sanksi, Pak,” pungkasnya.