Komisi IX DPR RI Temukan Selisih Rp10 Triliun Dianggaran MBG, Zainur Minta BGN Hitung Ulang

Jakarta – Komisi IX DPR RI meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghitung ulang perencanaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga alokasi anggaran dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

“Ini ada selisih angka Rp10 triliun, Pak. Ini bukan angka yang kecil loh, ini angka besar. Kita ingin memastikan bahwa anggaran di Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini betul-betul dihitung berdasarkan realisasi hari efektif,” katanya.

Politisi Fraksi PKB itu menjelaskan, berdasarkan perhitungannya, jumlah hari efektif sekolah dalam satu tahun setelah dikurangi akhir pekan, libur nasional, Ramadan, dan libur semester mencapai sekitar 205 hari. Dengan indeks biaya Rp15.000 per porsi untuk 72,4 juta penerima manfaat, kebutuhan anggaran yang dihitungnya sekitar Rp222 triliun.

Sementara itu, Zainul menyoroti alokasi anggaran pada Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN yang tercantum sebesar Rp232,5 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp10 triliun yang menurutnya perlu dijelaskan dan dihitung kembali secara lebih akurat.

“Kalau 205 hari dikalikan Rp15.000 per porsi, satu orang ketemunya Rp3,075 juta. Jika dikalikan 72,4 juta penerima manfaat, ketemunya Rp222 triliun. Jadi ada selisih Rp10 triliun,” jelasnya.

Zainul mengatakan, apabila hasil penghitungan ulang menunjukkan adanya anggaran yang dapat dioptimalkan, dana tersebut dapat diarahkan untuk mempercepat aktivasi sekitar 2.000 dapur layanan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang saat ini telah memasuki tahap seleksi.

“Kalau memang ada Rp10 triliun selisih di anggaran Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini, maka anggaran Rp10 triliun ini menurut saya lebih dari cukup untuk segera mengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T. Anggarannya ada, penerima manfaatnya sudah menunggu, dapurnya juga sudah menunggu. Tidak ada alasan bagi BGN untuk menunda realisasi,” tegas Zainul.

Zainul juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola dalam memastikan program MBG dapat dirasakan secara merata. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan perencanaan dan penyalurannya berjalan tepat.

“Jangan sampai ketidakmampuan kita soal tata penerima ini menghalangi orang itu bisa mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis. Termasuk menghalangi hak-hak penerima dapur yang sudah sekian bulan mereka menunggu kepastian dari Badan Gizi Nasional,” pungkasnya.