DPR Soroti Strategi BI dalam Menjaga Stabilitas Rupiah: Hanya Redam Gejolak Saja

WARTAXPRESS.com — Dinamika kebijakan nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan dalam rapat Badan Anggaran DPR RI yang digelar Rabu (17/6/2026).

Diskusi hangat namun konstruktif terjadi ketika Anggota Banggar DPR RI, Dolfie Othniel Fredric, menyampaikan pandangannya terkait pendekatan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah.

Dalam rapat tersebut, Dolfie menilai bahwa kebijakan pengendalian rupiah selama ini lebih banyak berfokus pada meredam gejolak dalam kisaran tertentu, bukan sepenuhnya mengarahkan nilai tukar agar selaras dengan fundamental ekonomi jangka panjang.

“Kalau plus minus 5% berlangsung selama 5 tahun, sudah bisa terdepresiasi sekitar 25%. Kalau 10 tahun, bisa mencapai 50%. Pola ini menunjukkan perlunya evaluasi agar nilai rupiah benar-benar mencerminkan kekuatan ekonomi kita,” ujar Dolfie dalam forum tersebut.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan moneter yang hanya berfokus pada stabilitas jangka pendek berpotensi menciptakan distribusi dampak ekonomi yang tidak merata di masyarakat.

Menurutnya, perlu ada keseimbangan antara stabilitas dan penguatan nilai fundamental rupiah agar tidak menimbulkan ketimpangan manfaat.

Namun demikian, pandangan tersebut langsung mendapat respons dari pihak Bank Indonesia yang menegaskan bahwa seluruh kebijakan nilai tukar yang dilakukan selama ini telah berbasis pada prinsip fundamental ekonomi nasional.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, menjelaskan bahwa stabilitas rupiah merupakan bagian dari mandat utama BI dalam menjaga kestabilan makroekonomi Indonesia secara keseluruhan, termasuk pengendalian inflasi dan keseimbangan neraca pembayaran.

“BI menjaga nilai tukar berdasarkan fundamentalnya. Itu tercermin dari perkembangan neraca pembayaran, transaksi berjalan, hingga kondisi finansial eksternal. Termasuk juga perbedaan inflasi dengan negara mitra dagang serta pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Aida.

Ia menambahkan bahwa stabilitas nilai tukar bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang menjaga daya tahan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah.

Menurut BI, apabila nilai tukar tidak dikelola secara stabil, maka tekanan inflasi dapat meningkat dan berdampak pada daya beli masyarakat serta kestabilan ekonomi secara luas.

Menariknya, perbedaan pandangan antara DPR dan Bank Indonesia ini justru mencerminkan sehatnya proses demokrasi ekonomi di Indonesia.

Diskusi tersebut menjadi ruang penting untuk memperkuat kebijakan moneter agar semakin adaptif, transparan, dan responsif terhadap tantangan global.

Pengamat menilai, dialog seperti ini dapat menjadi dorongan positif untuk memperkuat koordinasi antara lembaga fiskal dan moneter demi menjaga stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Di tengah tantangan global seperti fluktuasi dolar AS, ketegangan geopolitik, hingga perubahan arus modal internasional, Indonesia dinilai membutuhkan sinergi kebijakan yang semakin solid agar rupiah tetap stabil dan kompetitif.