Post Views: 88

JAKARTA, WARTAXPRESS.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan untuk mewaspadai pihak-pihak sebagai penumpang gelap reformasi Pori. Dia menduga ada oknum penumpang gelap yang mengklaim mendorong percepatan reformasi kepolisian, namun pada kenyataannya memiliki agenda lain seperti dendam politik ataupun eksistensialis pribadi yang berlebihan.

“Mereka bisa saja mantan pejabat yang dahulu punya kewenangan ikut menentukan arah kebijakan pemerintah terkait Polri, namun justru tidak melakukan apa-apa saat menjabat. Mereka juga kerap mengumbar cerita-cerita yang menyudutkan institusi Polri tanpa data yang jelas dan tanpa bisa dikonfirmasi kebenarannya,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, dikutip, Jumat (13/2/2026).

Politisi Partai Gerindra ini menyoroti adanya narasi yang dilontarkan kerap kali
menyudutkan institusi kepolisian tanpa didukung data yang jelas dan sulit dikonfirmasi kebenarannya. Menurutnya, penyebaran informasi semacam itu dapat memengaruhi opini publik dan berpotensi memperlemah institusi kepolisian.

“Dengan kekuatan pengaruhnya bisa saja mereka mempengaruhi sebagian masyarakat hingga menyuarakan hal yang sama. Makanya, semangat reformasi Polri harus berlandaskan konsitusi sebagaimana tertuang dalam pasal30 UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 telah menegaskan posisi Polri yang di bawah kendali langsung Presiden dengan pengawasan DPR,” ujarnya.

Meski demikian, Habiburokhman mengakui bahwa setiap institusi, termasuk kepolisian, tidak terlepas dari kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Karena itu, ia menekankan bahwa percepatan reformasi tetap harus dilakukan secara objektif dan tidak menyimpang dari prinsip yang benar. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal proses reformasi secara konstruktif demi memperkuat peran kepolisian.

“Tapi kita tidak boleh merumuskan langkah percepatan reformasi Polri yang salah kaprah. Percepatan Reformasi Polri harus terus kita kawal, agar tetap pada koridor konstitusi dan TAP MPR Nomor VII tahun 2000,” ungkapnya. (Red)