Post Views: 65

KAB, TANGERANG, WARTAXPRESS.com – Koordinator Solidaritas Rakyat Tangerang Raya (SRTR) yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Advokasi Sosial Nusantara, Khaerudin Sakban, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kritik tersebut disampaikan Khaerudin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Tangerang yang digelar pada Kamis (15/1/2026). Ia mempersoalkan penggunaan dana APBD untuk membayar grup band Repvblik yang tampil dalam salah satu kegiatan resmi pemerintah daerah.

“Seribu perak pun uang yang digunakan untuk membayar Repvblik Band, kami tidak sepakat. Itu pengeluaran APBD yang melawan hukum,” tegas Khaerudin dengan nada tinggi.

Menurut Khaerudin, kehadiran band papan atas tersebut sudah dirancang sejak awal dan tercantum dalam susunan acara. Namun ia menilai kegiatan hiburan tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun dampak langsung terhadap pembangunan daerah.

Selain itu, Khaerudin juga mengkritisi peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Inspektorat Kabupaten Tangerang. Ia menilai Bappeda kurang cermat dalam proses perencanaan serta evaluasi program, sementara Inspektorat dianggap tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran untuk hiburan menjadi ironi di tengah kondisi infrastruktur daerah yang masih banyak mengalami kerusakan serta tingginya angka kemiskinan di wilayah Tangerang.

RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail, merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang sebelumnya digelar oleh SRTR. Namun demikian, Khaerudin mengaku kecewa dengan jalannya rapat tersebut.

Ia menyayangkan ketidakhadiran Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Selain itu, jawaban yang disampaikan perwakilan pemerintah daerah dinilai belum memberikan kejelasan dan masih bersifat spekulatif serta tidak transparan.

Khaerudin menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga ada penjelasan yang terbuka dan pertanggungjawaban yang jelas terkait penggunaan APBD tersebut.