Meski Berpotensi Ditanggung Pusat, Benyamin : Gaji PPPK Tetap Masuk APBD Tangsel

Tangsel – Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyatakan bahwa Pemerintah Daerah tetap mengalokasikan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam APBD 2027.

Keputusan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi Pemkot Tangsel jika pembiayaan gaji PPPK pada tahun depan diambil alih pemerintah pusat.

“Penganggaran untuk gaji PPPK tetap kami alokasikan,” kata Benyamin kepada WartaXpress.com, Rabu (7/10/2026).

Baca juga : Gaji PPPK Daerah Ditanggung Pusat, Komisi II : Anggaran Rp23 Triliun Disiapkan di APBN 2027

Benyamin menjelaskan, jika Pemerintah pusat resmi mengambil alih pembayaran gaji PPPK, anggaran yang sebelumnya disiapkan di APBD Pemkot Tangsel dapat dialihkan untuk membiayai program lain.

“Kalau nanti Pemerintah Pusat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK, anggaran tersebut bisa dilakukan relokasi untuk kebutuhan lain, baik melalui APBD perubahan 2027 maupun melalui penyesuaian anggaran,” jelasnya.

Baca juga : Tangsel One Makin Lengkap, Kini Bisa Cari Loker hingga Cek Harga Pasar

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan bahwa usulan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah yang diambi alih oleh Pemerintah Pusat akhirnya mendapat kepastian anggaran.

Kepastian tersebut disampaikan saat pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah yang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.23 triliun dalam APBN 2027.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan, alokasi Rp.23 triliun harus dikawal secara ketat agar penyalurannya sesuai dengan basis data PPPK yang telah ditetapkan dan tidak muncul penambahan di luar data tersebut.

“23 triliun bukan angka yang sedikit, tetapi sudah dialokasikan. Tinggal pelaksanannya bagaimana dan pengawalan ketat. Jangan sampai apa yang sudah muncul data, tiba-tiba besok berubah jadi nambah. Misalnya daerah mengusulkan seribu, atau besok jadi seribu lima ratus misalnya. Itu nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan database,” katanya dikutip Rabu (7/10/2026).