Andra Soni Putuskan PJJ Tiga Hari Imbas Abu Vulkanik, Seluruh Sekolah di Banten Belajar dari Rumah

WARTAXPRESS.com- Gubernur Banten Andra Soni memutuskan seluruh satuan pendidikan di Provinsi Banten untuk sementara menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama tiga hari menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) dan sebaran abu vulkanik.

Keputusan tersebut disampaikan Andra setelah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau berlangsung cukup lama dan abu vulkanik menyebar mengikuti arah angin.

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh satuan pendidikan di Banten dan segera diteruskan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

“Putuskan aja, PJJ dilaksanakan untuk 3 hari ke depan. Disampaikan, semua berlaku untuk semua satuan pendidikan yang ada di Banten. Ya, semua satuan pendidikan yang ada di Banten, segera disampaikan kepada seluruh bupati wali kota,” ujar Andra, Minggu 6 September 2026.

Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten bernomor T-400.3.1/4238/DINDIKBUD/2026 juga telah diterbitkan pada 6 September 2026.

Surat tersebut ditujukan kepada bupati dan wali kota serta kepala dinas pendidikan seluruh kabupaten dan kota di Banten.

Dalam surat itu disebutkan bahwa seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SKH, baik negeri maupun swasta, dialihkan sementara ke sistem PJJ atau belajar dari rumah selama terjadi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Andra mengatakan, keputusan tersebut diambil sebagai langkah perlindungan terhadap masyarakat dari risiko paparan abu vulkanik.

Pemerintah Provinsi Banten menggunakan rekomendasi teknis dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) sebagai salah satu dasar dalam menentukan langkah penanganan.

“Dan ini adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari resiko abu. Kami mengandalkan rekomendasi dari Pusat Flukanologi dan Mitigasi Bencana Biologi. Kami tidak bisa menira-nira, kami tidak bisa memprediksi, sehingga teknologi yang ada di kita yang kita gunakan sebagai rekomendasi,” katanya.

Menurut Andra, hasil pemantauan menunjukkan potensi tsunami akibat kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini dinilai negatif.

Namun, erupsi yang berlangsung sekitar 25 jam menghasilkan abu vulkanik yang kemudian terbawa angin.

“Disampaikan kepada kami bahwa potensi tsunami negatif berdasarkan pantauan, berdasarkan kajian di mana ukuran badan gunung anak krakatau ini masih kecil, dan kemudian potensi tsunami-nya negatif. Namun, intensitas yang kemarin, 25 jam terjadi erupsi tersebut, tentunya mengakibatkan daripada abu yang kemudian menyebar seiring dengan arah angin, yang kebetulan arah anginnya sedang ke arah barat,” ujarnya.

Selain menerapkan PJJ, pemerintah daerah kabupaten dan kota diminta terus memantau perkembangan kualitas udara serta arah sebaran abu vulkanik.

Dindikbud meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masing-masing untuk menentukan kebijakan pembelajaran berikutnya.

Selama PJJ berlangsung, kepala satuan pendidikan diwajibkan memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aktif dan terarah dengan memanfaatkan sistem pembelajaran digital. Sekolah juga diminta memantau proses belajar serta kehadiran guru dan peserta didik secara daring.

Orang tua atau wali murid turut diminta mendampingi anak selama mengikuti pembelajaran dari rumah.

Mereka juga diimbau mengurangi aktivitas anak di luar ruangan untuk menghindari paparan abu vulkanik secara langsung serta menggunakan masker standar medis atau respirator apabila harus beraktivitas di luar rumah.

Di sisi lain, Andra meminta jajaran terkait seperti Dinas Kesehatan dan BPBD menjalankan langkah mitigasi yang telah disiapkan, termasuk memastikan jalur evakuasi dan tempat penampungan berada dalam kondisi siap digunakan.

“Dan saya juga meminta kepada dinas terkait, seluruh dinas terkait, dinas kesehatan BPBD, untuk melaksanakan mitigasi bencana yang selama ini telah kita rancang, dan kemudian memastikan jalur-jalur evakuasi dalam kondisi siap, dan tempat-tempat penampungan di mana terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan bisa berlangsung dengan baik,” tuturnya.

Pengalaman erupsi dan tsunami pada 2018 juga menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menghadapi kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini.

Andra meminta masyarakat tetap mengikuti informasi resmi dan berkoordinasi dengan perangkat pemerintahan di wilayah masing-masing.

“Kami meminta kepada masyarakat untuk mendengarkan, untuk berkoordinasi dengan kepala desa, berkoordinasi dengan kecamatan, dan kami juga meminta untuk penggunaan masker di setiap kegiatan di luar ruangan,” pungkas Andra.