Pelibatan Babinsa Awasi Wajib Pajak, Puan : Jangan Sampai Intimidasi

JAKARTA, WARTAXPRESS.COM — Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Pemerintah agar pelibatan aparat TNI/Polri dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak tidak menimbulkan kesan intimidasi, tidak membuat rakyat merasa diteror, serta tidak merusak kepercayaan publik yang sudah terbangun.

Dirinya juga meminta pemerintah mengkaji dampak kebijakan tersebut serta memastikan pelibatan setiap institusi sesuai tugas dan kewenangannya. Untuk itu,

“Nah ini, jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat,” kata Puan dikutip Rabu (22/7/2026)

Puan mengatakan, DPR melalui komisi terkait akan memanggil Kementerian dan Lembaga terkait untuk membahas kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tidak menurunkan kepercayaan masyarakat.

“Jadi ini memang nanti di komisi terkait kami juga akan meminta keterangan terkait dengan hal itu, supaya kepercayaan dari masyarakat jangan kemudian menurun karena adanya paksaan atau hal lain yang membuat kesadaran masyarakat yang kemarin itu sudah mau melaporkan pajaknya secara mandiri kemudian menjadi berubah,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 yang diterbitkan pada 15 Juli 2026.

Ditetapkan bahwa pengawasan wajib pajak dibagi ke dalam tiga kelompok. Di antaranya pengawasan bagi wajib pajak terdaftar, wajib pajak yang belum terdaftar, dan pengawasan wilayah.

Pada pengawasan wilayah, Babinsa TNI dan Bhabinkamtibnas Polri dilibatkan untuk ikut mengawasi masyarakat untuk patuh wajib pajak.

“Kegiatan pengawasan dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan, seperti visitasi, penyisiran (canvassing), pengamatan langsung, pembangunan jejaring informasi (melalui Bintara Pembina Desa/Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat),” demikian bunyi Bab A angka 2 dalam SE-8/PJ/2026. (Red)