Kemarau 2026 Tak Seberat Tahun-Tahun Sebelumnya, Kementan Yakin Produksi Pangan Tetap Aman

WARTAXPRESS.com- Kementerian Pertanian (Kementan) menilai musim kemarau yang diperkirakan berlangsung sepanjang 2026 tidak akan memberikan dampak seberat fenomena El Nino yang terjadi pada 2015 maupun 2023.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah optimistis target produksi pangan nasional tetap terjaga dan program swasembada pangan dapat terus berjalan.

Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi mengatakan, hasil pemantauan iklim yang dilakukan melalui data BMKG dan satelit NOAA menunjukkan kondisi cuaca tahun ini relatif lebih terkendali dibandingkan dua periode kemarau ekstrem sebelumnya yang sempat memengaruhi hasil pertanian nasional.

“Kalau melihat data yang kami pantau setiap hari, kondisi 2026 tidak seberat 2015 dan juga tidak seberat 2023. Karena itu yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, bukan menimbulkan kekhawatiran berlebihan,” kata Suwandi.

Ia menegaskan sektor pangan memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan nasional.

Karena itu, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna menghadapi potensi dampak musim kemarau.

“Pangan bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi kebutuhan strategis bangsa. Menjaga pangan berarti menjaga kedaulatan dan masa depan negara,” ujarnya.

Menurut Suwandi, pemerintah memasuki musim kemarau tahun ini dengan persiapan yang lebih matang.

Berbagai program pendukung produksi pertanian telah dijalankan, mulai dari optimalisasi lahan, pembangunan sawah baru, pengembangan sistem irigasi perpompaan, penyediaan benih unggul hingga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Meski prediksi cuaca menunjukkan kondisi yang lebih baik, Kementan tetap meningkatkan kewaspadaan karena periode Juli hingga

September diperkirakan menjadi puncak musim kemarau. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahkan telah menginstruksikan pemerintah daerah sejak awal tahun untuk memperkuat langkah antisipasi terhadap ancaman kekeringan.

Melalui surat yang dikirim kepada gubernur dan bupati pada Maret lalu, daerah diminta memetakan wilayah rawan kekeringan, memperkuat sistem peringatan dini, memperbaiki jaringan irigasi, melakukan normalisasi saluran air serta mengoptimalkan pemanfaatan embung dan waduk.

“Kita minta daerah melakukan pemetaan wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan sehingga langkah-langkah penyelamatan bisa dilakukan lebih cepat dan lebih tepat,” jelasnya.

Untuk mendukung adaptasi terhadap cuaca kering, pemerintah juga mendorong penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekurangan air.

Beberapa varietas yang disiapkan antara lain Inpari, Inpago, Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran dan sejumlah varietas berumur pendek lainnya.

Selain itu, petani didorong menerapkan pola tanam yang lebih efisien melalui pemanfaatan teknologi hemat air, percepatan masa tanam setelah panen, hingga sistem tumpang sari dengan komoditas lain seperti kacang tanah, kacang hijau dan sayuran.

Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan indeks pertanaman agar frekuensi tanam dalam setahun bisa bertambah.

Kementan menargetkan jeda antara masa panen dan tanam berikutnya tidak lebih dari 14 hari.

“Kalau selama ini tanam dua kali setahun, kita dorong menjadi tiga kali. Yang sebelumnya satu kali kita dorong menjadi dua kali,” ujarnya.

Suwandi menilai musim kemarau tidak selalu identik dengan turunnya hasil panen. Dengan pengelolaan air yang tepat, kondisi cuaca yang lebih cerah justru dapat meningkatkan produktivitas tanaman.

“Di saat musim kemarau, pencahayaan matahari sangat baik sehingga produktivitas tanaman bisa meningkat. Ini justru menjadi peluang untuk meningkatkan produksi apabila dikelola dengan teknologi yang tepat,” katanya.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah terus memperkuat sistem irigasi perpompaan. Tahun ini, tambahan pompa air disiapkan untuk melayani sekitar satu juta hektare lahan pertanian.

“Kekuatan utama kita menghadapi musim kemarau adalah sistem perpompaan, pengelolaan sumber air dari waduk, embung, sungai maupun sumur yang terhubung dengan teknologi dan energi yang memadai,” tutur Suwandi.

Kementan juga menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum, PLN, serta Kementerian ESDM guna memastikan pasokan air dan energi untuk mendukung operasional pompa di lapangan.

Sementara itu, untuk melindungi petani dari risiko gagal panen akibat bencana, pemerintah tetap menjalankan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan nilai pertanggungan hingga Rp6 juta per hektare. Petani yang terdampak kekeringan juga akan memperoleh bantuan benih, sarana produksi, alat dan mesin pertanian serta pendampingan untuk percepatan tanam ulang.

Sepanjang 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar 57 ribu unit pompa air dan berbagai alat mesin pertanian lainnya guna memperkuat kesiapan sektor pertanian menghadapi musim kemarau.