Post Views: 28

WARTAXPRESS.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan menyiapkan aplikasi pemantauan khusus untuk mengawasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang menjalankan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, aplikasi tersebut disiapkan untuk memastikan produktivitas pegawai tetap terjaga meski bekerja dari rumah.

Sistem yang digunakan nantinya meliputi absensi secara langsung atau live serta dilengkapi fitur berbagi lokasi.

“Kami akan siapkan aplikasi untuk memantau, serta alat ukur efektivitas. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kami sarankan mendukung surat edaran ini,” ujar Andra dikutip dari Antara Banten, Kamis, 2 April 2026.

Menurut Andra, meski pelaksanaan kerja dilakukan secara daring, pengawasan terhadap ASN tetap akan dilakukan secara ketat.

Lanjut Andra, kebijakan WFH ini tidak berlaku bagi pejabat eselon I dan II yang tetap diwajibkan bekerja dari kantor.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Ai Dewi Suzana menambahkan, aplikasi pendukung itu akan mewajibkan ASN melaporkan seluruh aktivitas kerja dan capaian kinerja harian secara real-time.

“Untuk absen live, tidak boleh berhenti dan harus share location. Meskipun ada potensi kecurangan, mereka tetap wajib melaporkan apa saja yang dilakukan selama jam kerja,” tuturnya.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan waktu kerja sekaligus menjadi alat ukur efektivitas penerapan WFH di lingkungan Pemprov Banten.

Hal ini juga dikaitkan dengan upaya menekan konsumsi energi di sektor pemerintahan.

Selain menyiapkan sistem pengawasan digital, Pemprov Banten juga akan memulai uji coba pembatasan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN. Uji coba itu akan diawali di Dinas ESDM mulai pekan depan.

Dalam pelaksanaannya, seluruh pegawai di dinas tersebut diarahkan menggunakan transportasi umum sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi yang sedang dijalankan pemerintah daerah.

“Kita coba selama satu minggu mulai Senin, lalu akan kita evaluasi. Harapannya, langkah ini mampu menekan konsumsi BBM di sektor pemerintahan dan menjadi teladan bagi masyarakat dalam upaya penghematan energi nasional,” katanya.