Wamen Haji: Travel Umrah Rugi Imbas Eskalasi Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Opsi Evakuasi
TANGERANG, WARTAXPRESS.com — Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengakui biro perjalanan (travel) umrah mengalami kerugian akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jadwal penerbangan dan keberangkatan jamaah.
Menurut Dahnil, sejumlah travel telah melakukan pemesanan hotel dan tiket pesawat jauh hari sebelum situasi memanas. Kondisi konflik yang tidak terprediksi membuat sebagian jadwal terganggu.
“Pasti pihak travel mengalami kerugian karena mereka sudah pesan hotel, sudah pesan tiket. Situasi perang ini kan tidak bisa diprediksi,” kata Dahnil dalam keterangan kepada media di asrama Cipondoh, Kota Tangerang. Selasa 03 Maret 2026.
Pemerintah Bahas Keringanan dengan Otoritas Saudi
Dahnil menyampaikan pemerintah akan berkomunikasi dengan otoritas Kerajaan Arab Saudi, khususnya kementerian yang membawahi sektor perhotelan dan pariwisata, guna membahas kemungkinan keringanan bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
“Kami akan bicara dengan otoritas kementerian Saudi Arabia terkait perhotelan, karena hotel di bawah pengawasan kementerian di sana, terutama Kementerian Pariwisata, terkait keringanan yang bisa diperoleh teman-teman PPIU,” ujarnya.
Sementara itu, untuk penerbangan, sebagian besar maskapai asing disebut menyediakan mekanisme pengembalian dana (refund), baik bagi jamaah yang belum berangkat maupun yang tertahan dan harus kembali ke Indonesia.
Tiga Maskapai Masih Beroperasi
Dahnil menjelaskan, saat ini penerbangan langsung (direct flight) yang masih beroperasi di antaranya adalah Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudia.
Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Direktur Utama Garuda Indonesia agar menyiapkan dua skema antisipasi.
Skema pertama, Garuda diminta menyediakan penerbangan alternatif bagi jamaah yang melakukan refund dari maskapai asing. Namun, harga tiket diharapkan tetap terjangkau.
“Jangan sampai karena mereka memilih maskapai asing yang lebih ekonomis, ketika pindah ke Garuda justru menjadi jauh lebih mahal,” ujarnya.
Skema kedua, jika eskalasi meningkat, Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan Garuda untuk menyiagakan dua pesawat guna mengangkut warga negara Indonesia (WNI) di kawasan Timur Tengah.
“Tentu kita tidak berharap eskalasi meningkat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat justru menurun,” kata Dahnil.
58 Ribu Jamaah Masih di Tanah Suci
Berdasarkan data Kementerian, saat ini terdapat 58.867 jamaah umrah Indonesia yang masih berada di Tanah Suci. Sementara lebih dari 70.500 jamaah telah kembali ke Indonesia sesuai jadwal dalam beberapa hari terakhir.
Untuk keberangkatan ke depan, pemerintah mengeluarkan imbauan agar jamaah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat menunda perjalanan.
Hingga April, tercatat sekitar 48 ribu jamaah yang terdaftar melalui PPIU akan berangkat. Di luar itu, terdapat jamaah mandiri yang diperkirakan mencapai 50 ribu hingga 60 ribu orang.
Imbauan, Bukan Larangan
Dahnil menegaskan, pemerintah tidak mengeluarkan larangan resmi, melainkan sebatas imbauan penundaan sebagai langkah antisipatif.
“Sampai detik ini otoritas Kerajaan Saudi Arabia belum menutup dan tidak ada larangan. Maskapai direct flight yang tidak melalui jalur tertentu juga masih beroperasi. Jadi ini sifatnya imbauan untuk menjaga keselamatan warga negara,” katanya.
Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam melindungi WNI jika sewaktu-waktu eskalasi konflik meningkat.
“Kami menghimbau untuk menunda, semata-mata demi keselamatan jamaah,” kata Dahnil.

Tinggalkan Balasan