Tanam Pohon Pisang dan Bentangkan Kartu Kuning, Warga Blora Protes Jalan Rusak Bertahun-tahun

BLORA, WARTAXPRESS.com – Kesabaran masyarakat Kabupaten Blora, Jawa Tengah, terhadap kondisi jalan rusak akhirnya mencapai batas. Warga menggelar aksi protes kreatif di ruas jalan provinsi Randublatung–Cepu pada Minggu (31/5/2026) sebagai bentuk kekecewaan atas lambannya penanganan infrastruktur yang telah lama dikeluhkan.

Dalam aksi tersebut, warga menanam pohon pisang dan pohon pepaya di tengah jalan yang berlubang. Selain itu, mereka juga melakukan penimbunan lubang secara swadaya menggunakan tanah grosok agar jalan lebih aman dilalui kendaraan.

Baca Juga: Serikat Pekerja Ungkap Penyebab Gerai Indomaret Tutup.

Tak hanya itu, warga membentangkan simbol kartu kuning berukuran besar sebagai bentuk peringatan keras kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar segera mengambil langkah konkret memperbaiki jalan yang rusak parah.

Aktivis lokal Blora, Lilik Yuliantoro, mengatakan kartu kuning sengaja dipilih sebagai simbol kritik terbuka terhadap pemerintah yang dinilai belum serius menangani persoalan jalan tersebut.

“Kartu kuning menjadi simbol kritik dan peringatan agar pemerintah segera mengambil langkah nyata memperbaiki jalan yang selama bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat,” ujar Lilik di sela-sela aksi.

Menurut warga, kerusakan jalan Randublatung–Cepu tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pohon pisang yang ditanam di sejumlah titik lubang bahkan berfungsi sebagai penanda darurat agar pengendara lebih waspada dan terhindar dari kecelakaan.

Kekecewaan masyarakat semakin besar karena mereka merasa telah menjalankan kewajiban sebagai warga negara dengan membayar pajak, namun belum mendapatkan pelayanan infrastruktur yang layak.

Salah seorang peserta aksi, Exy Wijaya, menuntut keadilan dalam alokasi anggaran pembangunan dari pemerintah provinsi.

“Kami masyarakat Blora juga rakyat yang membayar pajak. Jangan menyakiti masyarakat Blora. Bangunlah jalan Randublatung-Cepu ini karena statusnya jalan provinsi,” tegasnya.

Menanggapi keluhan warga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam perbaikan jalan provinsi di wilayah Blora.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menjelaskan bahwa alokasi anggaran murni provinsi untuk penanganan jalan di Blora pada tahun ini hanya mencapai Rp5,276 miliar.

Menurutnya, kenaikan harga material konstruksi serta kebutuhan pelebaran jalan masing-masing 50 sentimeter di sisi kanan dan kiri membuat dana tersebut hanya mampu membiayai perbaikan sepanjang sekitar 500 meter.

Usulkan Bantuan Pusat Lewat Program IJD

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemprov Jawa Tengah saat ini tengah mengusulkan sejumlah ruas jalan provinsi di Blora agar mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

Tiga ruas jalan yang diusulkan sebagai prioritas yakni:

– Jalan Singget – Doplang – Cepu sepanjang 7,5 kilometer.

– Jalan Kunduran – Ngawen sepanjang 8 kilometer.

– Jalan Todanan – Ngawen sepanjang 11 kilometer.

Meski aksi berlangsung damai dan mendapat pengawalan aparat keamanan, warga menegaskan akan terus mengawal komitmen pemerintah hingga perbaikan jalan benar-benar terealisasi.

Bagi masyarakat Blora, jalan yang layak bukan sekadar kebutuhan infrastruktur, melainkan hak dasar yang harus dipenuhi demi mendukung keselamatan, mobilitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah.